jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Honorer K2 Kabupaten Magelang, Jateng, Nunik Nugrohaningsih mengungkapkan, banyak rekannya yang waswas tidak masuk data base, yang akan menjadi acuan pengangkatan mereka menjadi PNS.
Mereka khawatir, jika validasi data diserahkan kepada pemerintah daerah, akan masuk honorer K2 siluman.
BACA JUGA: Anggota Komisi II DPR: Selain Honorer K2, Urusannya Lain Lagi
"Ya itu bisa saja terjadi. Setiap ada kebijakan baru pemerintah pusat terkait honorer K2 pasti ada-ada saja yang dilakukan pemda sehingga honorer K2 asli malah tercecer seperti tahun 2013. Yang lulus CPNS, 30 persennya bodong," kata Nunik kepada JPNN.com, Senin (9/12).
Honorer K2 bodong bisa masuk, menurut Nunik, karena permainan Pemda. Mereka memasukkan data honorer K2 bodong dan diikutkan tes.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Kabar Baik bagi Honorer K2 hingga Kader PSI Diusir di Rapat Anggaran DKI
Sebaliknya honorer K2 asli malah ada yang tidak diberikan kesempatan ikut tes.
Mencegah kejadian tersebut terulang kembali, Nunik menyarankan, pemerintah pusat tidak menyerahkan kewenangan melakukan validasi data ke daerah. Pusat sebaiknya menggunakan data base yang sudah ada.
BACA JUGA: Nur Baitih Bawa Kabar Gembira untuk Honorer K2, Gaji Rp 8 Juta
"2014 ada data honorer K2 yang dilengkapi SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak). Data itu saja yang divalidasi kembali," ujarnya.
Nunik menjelaskan, data honorer K2 yang dilengkapi SPTJM justru lebih valid karena diteken langsung kepala daerah.
Sebab, ada ketentuan bagi kepala daerah yang memasukkan data bodong sanksinya adalah akan diproses hukum alias dipidana. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad