jpnn.com, JAKARTA - Akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) Nurhasan Ismail mengatakan bahwa 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) belum tentu dikeluarkan.
Pasalnya, pemerintah masih punya kewenangan untuk menjadikan pegawai itu sebagai tenaga kontrak, bukan pegawai negeri:
BACA JUGA: Memaknai Pandangan Presiden Terkait Hasil TWK Pegawai KPK
"Menurut Undang-Undang (UU) ASN ada yang berstatus pegawai negeri ada juga yang bertatus pegawai kontrak. Tinggal nanti kebijakan dari pemerintah maupun KPK sendiri," kata Nurhasan dalam siaran persnya, Rabu (19/5).
Nurhasan menyebutkan bahwa syarat tersebut tertera dalam UU, bahkan termasuk juga di perguruan tinggi.
BACA JUGA: Jokowi Sikapi Penonaktifan 75 Pegawai KPK oleh Firli Bahuri, Kalimatnya Tegas
"Tidak semua PNS bahkan sekarang tambah banyak yang pengajar kontrak dengan surat keputusan rektor," ucapnya.
Nurhasan pun merasa tidak adil jika enam persen pegawai KPK yang tidak lolos TWK dipersoalkan.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR: Para Pegawai KPK adalah Orang-orang yang Berintegritas
"Ya sekarang kalau wawasan kebangsaan itu dari sekitar 1.351-an yang lulus berapa? Kan 75 tidak lolos itu hanya sekitar enam persen dan yang lolos 94 persen," tuturnya.
Sehingga, Nurhasan menyebut tidak adil apabila mempermasalahkan enam persen itu dengan membatalkan hasil TWK.
"Kalau yang tidak lolos itu dipersoalkan katakanlah mau dibatalkan karena ada substansi tesnya, ya kan kasian yang 94 persen dong," imbuh Nurhasan.
Dia pun menyatakan bahwa prosedur perekrutan ASN memang perlu melalui tes TWK. Jika subtansi wawasan kebangsaan itu ditinjau kembali, dia lantas mempertanyakan mengapa banyak pegawai yang sanggup lolos.
"Kalau sebagian besar lolos kan secara substansi apakah ada persoalan, kecuali ada misalnya tidak lolos tapi lolos dan dijadikan persoalan," kata Nurhasan. (cuy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan