Nurul Arifin Bilang Meniadakan Presidential Threshold Malah Berbahaya

Rabu, 15 Desember 2021 – 20:32 WIB
Nurul Arifin. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Qomaril Arifin menilai Presidential Threshold (PT) tetap dibutuhkan dalam sistem politik di Indonesia.

Jika sejumlah pihak beranggapan ambang batas pencalonan presiden mengamputasi hak politik WNI, politisi kelahiran Bandung itu justru berpendapat sebaliknya.

BACA JUGA: PKB Usul Presidential Threshold 5—10 Persen, PAN Pilih PT 0 Persen

"PT itu harus tetap ada. Jika tidak ada, para calon itu tidak akan tersaring," kata Nurul Arifin yang akrab disapa melalui keterangan tertulis, Rabu (15/12).

Anggota Komisi I DPR itu mengungkapkan keadaan sosial justru berbahaya ketika sistem politik tidak memiliki PT.

BACA JUGA: Firli Bahuri Sebut Syarat Presidential Threshold Rawan Ditumpangi Bohir Politik

Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan ada kericuhan tanpa ketentuan ambang batas.

"Ketika tidak ada PT, semua orang bisa masuk begitu. Itu bisa mengakibatkan kericuhan, keributan, dan riuh rendah yang tidak perlu," beber wanita kelahiran 18 Juli 1966 itu.

BACA JUGA: ART Tanggapi Usulan Firli Bahuri Soal Presidential Threshold 0 Persen

Alumnus Universitas Indonesia itu menyampaikan Golkar membuka ruang diskusi terkait besaran ambang batas pencalonan presiden.

Walakin, parpolnya berharap PT 20 persen tetap dipertahankan.

"Kalau pun mau diperdebatkan mungkin hanya persoalan angka, tetapi tetap pada prinsipnya, yaitu presidential threshold harus tetap ada," tegas Nurul Arifin.

Sementara itu, juru bicara Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyebut parpolnya setuju PT bisa menjadi 0 persen.

Menurut Viva, PT 0 persen akan berpotensi memunculkan dan menumbuhkan tunas-tunas baru bagi kepemimpinan bangsa dan negara.

"Sebab, sudah tidak ada lagi pembatasan dalam pengusulan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik," ujarnya.

Selain itu, kata Viva, PT 0 persen menghilangkan kesan dan persepsi negatif kepada partai politik yang dianggap pembajak sistem demokrasi Pancasila.

"Saya yakin, meskipun PT 0 persen, tidak seluruh partai politik akan menyalonkan kadernya di Pilpres," tutur dia. (ast/jpnn)


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler