jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid mengambil sumpah dan melantik dua orang pejabat Eselon I di lingkungan kerja BNP2TKI bertempat di Auditorium BNP2TKI, Jakarta, Rabu (23/5).
Kedua pejabat Eselon I BNP2TKI itu adalah Tatang Budie Razak sebagai Sekretaris Utama BNP2TKI dan Anjar Prihantoro Budi Winarso sebagai Deputi Bidang Perlindungan. Dalam acara tersebut, Kepala BNP2TKI juga melantik beberapa sumber daya manusia (SDM) yang menduduki jabatan pada level Eselon III.
BACA JUGA: Tak Bekerja Sejak 10 Tahun Lalu, Jumanti Diberi Rp 270 Juta
Pelantikan dua pejabat Eselon I BNP2TKI itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor: 60/TPA Tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018.
Untuk diketahui, Dr. Anjar Prihantoro mengisi jabatan Deputi Perlindungan BNP2TKI yang sudah kosong selama beberapa waktu karena pergeseran pejabat Eselon I yang sebelumnya dijabat oleh Teguh Hendrocahyono (kini menjabat Deputi Bidang Penempatan).
BACA JUGA: Jika Ada TKI Hilang, Keluarga Diminta Segera Lapor ke BNP2TK
Anjar yang dilahirkan di Purwokerto 57 tahun lalu adalah PNS karier internal BNP2TKI dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja Sama.
Dilihat dari tour of duty, berturut-turt sudah pernah menjabat Direktur Perlindungan dan Advokasi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Direktur Kerja Sama Luar Negeri Kawasan Asia Pasifik dan Amerika, dan Direktur Promosi.
BACA JUGA: Kepala BNP2TKI Jemput Nenek Jumanti
Setelah menyelesaikan Strata Satu (S1) bidang ekonomi pembangunan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto (1984), Anjar Prihantoro memulai kariernya sebagai PNS di Departemen Tenaga Kerja, kini Kementerian Ketenagakerjaan.
Anjar melanjutkan pendidikan master bidang ekonomi sumber daya manusia di Northeastern, Boston, Amerika Serikat (1991), dan Doktor Bidang manajemen sumber daya manusia di Universitas Negeri Jakarta (2016).
Sementara itu, Tatang Razak merupakan diplomat karier di Kementerian Luar Negeri. Sebelum dilantik sebagai Sekretaris Utama BNP2TKI, Tatang Razak telah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Kuwait.
Jauh sebelumnya, Tatang menjabat sebagai Deputy Chief Minister (DCM) atau sebagai Wakil Dubes RI di Kuala Lumpur, dan Direktur PWNI dan BHI Kemenlu.
Berdasarkan rekam jejak yang terpantau, penugasan Tatang Razak, 56 tahun, sebagai pejabat karier diplomat cukup bertautan langsung dengan isu pokok Pekerja Migran Indonesia di dua lokus wilayah akreditasi yaitu Malaysia dan Kuwait.
Kedua negara tersebut merupakan dua dari sekian banyak negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Sebagai pejabat yang pernah menjabat Direktur PWHI dan BHI Kemenlu, hubungannya dengn isu kekonsuleran yang menimpa para TKI sebagai WNI di seluruh dunia bukanlah hal baru bagi Dubes Tatang.
Kepala Bagian Humas BNP2TKI sekaligus merangkap Juru Bicara BNP2TKI, DR. Servulus Bobo Riti menyatakan pelantikan terhadap dua pejabat tinggi madya tersebut merupakan energi baru bagi BNP2TKI sebagai hasil dari proses seleksi terbuka sejak bulan Januari 2018.
“Pak Tatang dan Pak Anjar memiliki modalitas sosial besar sebagai energi baru pada masa transisi BNP2TKI saat ini. Pasca penetapan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah sedang menyusun seluruh peraturan turunannya, termasuk Peraturan Presiden tentang Badan yang menangani tata kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” pungkas Servulus Bobo Riti.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2.700 TKI Ternyata Duduk di Bangku Kuliah
Redaktur & Reporter : Friederich