jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta merespons rencana pemerintah menaikkan harga Pertalite dan Gas elpiji 3 Kg. Rencana tersebut disampaikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Nyoman Parta mengingatkan Indonesia adalah negara kesejahteraan (welfare state). Oleh karena itu, negara tidak bisa melepaskan diri dari subsidi.
BACA JUGA: Tanggapi Isu Kenaikan Harga Pertalite dan LPG, Darmadi DPR: Hindari Bakteri Jahat Kapitalisme
“Artinya memang harus ada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan memiliki dampak ekonomi dan sosial, negara harus hadir dalam bentuk subsidi,” tegas Nyoman Parta dalam keterangannya kepada JPNN pada Selasa (19/4/2022).
Politikus PDI Perjuangan ini menilai pandemi Covid-19 mulai melandai tetapi situasi ekonomi belum banyak mengalami kemajuan terutama di kalangan akar rumput.
BACA JUGA: Harga Pertalite Bakal Naik? Begini Tanggapan Pertamina
Nyoman Parta mengakui memang ada kenaikan harga minyak dan gas dunia, tetapi itu tidak boleh dijadikan alasan tunggal dalam memutuskan rencana menaikkan harga Pertalite dan Gas LPG (liquefied petroleum) 3 Kg.
Dampak Kenaikan Harga
BACA JUGA: HET Gas Elpiji 3 Kg di Daerah ini Tembus Rp 26 ribu per Tabung
Sebab jika dipaksakan, menurut Nyoman Parta, akan ada dampak yang akan terjadi.
1. Daya beli hampir lebih dari 40 persen kelompok penghasilan dan pengeluaran terbawah akan terdampak luas terhadap ketidakmampuan daya beli.
2. Tidak bisa dihindari kenaikan pertalite dan Gas Elpiji 3 Kg bisa menaikkan angka kemiskinan.
3. Mayoritas tenaga kerja Indonesia adalah bekerja di sektor informal. Pelaku UMKM dalam berproduksi menggunakan gas Elpiji 3 kg akan terdampak sangat dalam terlebih persoalan minyak goreng belum tuntas.
“Jika ditimpa lagi dengan kenaikan petralite dan Gas Elpiji 3 Kg, saya khawatir pelaku UMKM tidak akan kuat menanggung biaya produksi,” kata Nyoman Parta.
Politikus PDIP dari Dapil Provinsi Bali ini mengingatkan jangan sampai UMKM mengalami kebangkrutan sehingga akan banyak terjadi pengangguran.
4. Potensi terjadinya penimbunan dan pengoplosan akan makin banyak.
Oleh karena itu, menurut Nyoman Parta, jangan menaikkan harga Petralite dan Gas Elpiji 3 Kg sampai situasi ekonomi membaik.
Solusi
Pada kesempatan itu, Nyoman Parta menawarkan beberapa solusi terkait rencana kebijakan menaikkan harga Pertalite dan gas elpiji 3 KG.
Pertama, perlu menertibkan penggunaan pertalite untuk kendaraan angkutan umum dan UMKM.
Kedua, untuk pemilik mobil mewah harus menggunakan pertamax. Ketiga, perlu menertibkan pengoplos gas elpiji 3 Kg.
Nyoman Parta menyampaikan hal itu terkait kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali bersama Eselon 1 Kementerian BUMM dan para direksi BUMN di antaranya PT Pertamina, PGN, PLN, PT Avisiasi Pariwisata Indonesia, dan PT Angkasa Pura 1.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari