jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi akan segera memutuskan perkara berkaitan dengan syarat usia minimal Capres/Cawapres.
Perkara ini diajukan oleh beberapa pihak yang pada intinya menyangkut dua isu, yaitu syarat minimal usia diturunkan menjadi 35 tahun atau ditambahkan syarat berpengalaman sebagai penyelenggara negara atau kepala daerah.
BACA JUGA: Bivitri Ungkap Kerusakan di Balik Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres
Perkara ini sangat kontroversial sebab sangat berkaitan dengan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi yang kabarnya hendak digaet Prabowo Subianto jadi cawapres.
Direktur Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (PUSHAN) Oce Madril menyatakan bahwa berdasarkan berbagai putusan MK terdahulu, isu konstitusionalitas persyaratan usia minimum bagi seseorang untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik, merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy).
BACA JUGA: Gerindra Solo Usulkan Prabowo-Gibran Menjelang MK Putuskan Batas Usia Cawapres
Artinya, penentuan mengenai persyaratan usia minimum bagi pejabat publik merupakan kewenangan sepenuhnya dari pembentuk undang-undang (DPR-Pemerintah), bukan kewenangan MK.
"UUD 1945 tidak mengatur soal angka-angka atau syarat usia sebuah jabatan publik. Berbagai jenis jabatan publik di pemerintahan, persyaratan usianya diatur dalam undang-undang," ujar Oce Madril yang juga akademisi hukum UGM.
BACA JUGA: Menjelang MK Putuskan Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Begini Harapan Kamhar Demokrat
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur persyaratan capres/cawapres.
Dalam ketentuan Pasal 169 ditentukan bahwa salah satu syarat Capres/Cawapres adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
Sehingga telah jelas bahwa syarat usia yang ditentukan oleh UU Pemilu sebagai peraturan delegasi dari Pasal 6 UUD 1945.
"Apabila kemudian MK mengubah syarat usia minimal atau menambahkan syarat baru maka sama saja melanggar prinsip open legal policy yang ditegaskan dalam berbagai putusan MK. Bahkan lebih jauh, hal tersebut dapat dikatakan melanggar Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang telah memerintahkan agar syarat Capres/Cawapres diatur dalam UU Pemilu," beber dia.
Bahwa terdapat putusan MK terbaru yang patut dipertimbangkan dalam melihat perkara ini, yaitu putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan syarat usia minimal 50 (lima puluh) tahun untuk dapat mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK.
Dalam putusan tersebut, MK tidak mengubah syarat usia minimal, tetapi menambahkan syarat bahwa seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK, maka dapat mencalonkan kembali untuk menjadi Pimpinan KPK pada periode kedua, meskipun umurnya kurang dari 50 tahun.
"Dari putusan no. 112/PUU-XX/2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa MK tidak mengubah usia minimal untuk menjadi pimpinan KPK yang telah ditentukan dalam UU KPK. Bahwa MK memang menambahkan syarat baru, tetapi syarat tersebut sangat terbatas hanya berlaku bagi pimpinan KPK yang sedang menjabat apabila ingin mencalonkan kembali menjadi pimpinan KPK di periode kedua. Syarat baru tersebut tidak berlaku bagi umum, jadi sangat spesifik," lanjutnya.
Dengan demikian, tambah dia lagi, dapat dikatakan bahwa hingga saat ini sebenarnya MK masih konsisten dengan pendiriannya mengenai syarat usia merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang ditentukan oleh undang-undang, bukan oleh putusan MK.
"Apabila nantinya MK mengubah pendiriannya dalam putusan berkaitan dengan usia minimal Capres/Cawapres, maka tentunya MK dapat dianggap larut dalam dinamika politik Pilpres yang akhir-akhir ini disaksikan oleh publik secara luas. Inkonsistensi sikap MK ini dapat menurunkan kredibilitas MK sebagai the guardian of constitution," pungkas Oce Mandril. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif