jpnn.com, WASHINGTON DC - Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) mengumumkan pihaknya segera mengalihkan dana bantuan senilai USD 42,2 juta (sekitar Rp 589,5 miliar) yang semula akan diberikan ke Pemerintah Myanmar.
Keputusan itu diumumkan setelah USAID meninjau kembali berbagai program bantuan AS di Myanmar pascakudeta militer di Naypyitaw pada 1 Februari 2021.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Amerika soal Kudeta Myanmar, Rezim Militer Sebaiknya Bersiap
"Kami akan mengalihkan dana bantuan ini untuk mendukung dan memperkuat masyarakat sipil daripada membantu militer," kata USAID sebagaimana dikutip dari pernyataan resminya.
USAID menyebut pihaknya masih akan mendukung warga sipil di Myanmar lewat berbagai program bilateral senilai USD 69 juta (sekitar Rp 964 miliar).
BACA JUGA: Paus Fransiskus Kecam Kudeta Militer di Myanmar
Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (9/2) mengumumkan Washington akan meninjau kembali seluruh program bantuan yang diberikan ke Myanmar setelah junta militer mengkudeta pemerintah.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan evaluasi itu dilakukan demi memastikan mereka yang bertanggung jawab terhadap kudeta militer menerima balasan yang signifikan atas perbuatannya.
BACA JUGA: Rakyat Myanmar Tidak Takut, Turun ke Jalan Melawan Kediktatoran Militer
Price, saat memberi keterangan pers, menyampaikan Pemerintah AS mengecam kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap para pengunjuk rasa yang menolak kudeta militer di Myanmar.
AS meminta junta militer Myanmar menahan diri dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk melukai warga sipil.
Tidak hanya AS, Selandia Baru, Selasa, mengumumkan pemerintah akan memastikan program-program bantuan yang diberikan ke Myanmar tidak melibatkan dan menguntungkan junta militer.
"Kami mengirim pesan tegas bahwa kami akan melakukan apapun dari sini di Selandia Baru dan salah satunya adalah menghentikan dialog tingkat tinggi serta memastikan dana bantuan yang kami berikan ke Myanmar tidak mendukung rezim militer," kata Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, minggu ini.
Setidaknya ada sekitar NZD 42 juta (sekitar Rp 426,2 miliar) yang diberikan oleh Wellington ke Naypyitaw dalam kurun waktu 2018 sampai 2021, terang PM Ardern menambahkan.
Selandia Baru tidak mengakui pemerintahan militer dan meminta otoritas junta militer segera membebaskan seluruh tahanan politik, serta memulihkan pemerintahan sipil di Myanmar.
Militer Myanmar meluncurkan kudeta terhadap pemerintah, Senin minggu lalu (1/2), dan menangkap penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, politisi dari partai pemenang pemilu, yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), serta sejumlah aktivis pro demokrasi.
Tidak lama setelah kudeta, militer menetapkan status darurat yang berlaku selama satu tahun. Selama status darurat berlaku, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Myanmar berada di bawah kendali pimpinan tertinggi, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil