jpnn.com, JAKARTA - Ancaman serangan terorisme di dunia selama ini telah masuk ke berbagai macam sektor.
Tidak terkecuali objek vital nasional di sektor energi dan sumber daya mineral.
BACA JUGA: Novanto Yakin Pemerintah Siap Hadapi Freeport
Karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan MoU bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan di Ruang Sarulla, Gedung Utama Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/3).
BACA JUGA: Kebijakan Tarif EBT Bisa Ulangi Kesahan Masa Lalu Â
Suhardi mengatakan, kekayaan alam yang begitu besar yang dimiliki Indonesia bisa menjadi potensi perebutan sumber daya alam.
Selain itu, juga bisa menjadi sumber segala masalah yang terjadi di dunia ini.
BACA JUGA: PLTGU Jawa 1 Molor,Kementrian ESDM Diminta Turun Tangan
“Negeri-negeri dengan persediaan energi yang tinggi selalu menjadi magnet untuk perebutan yang berujung pada pecahnya konflik berkepanjangan. Libya, misalnya, negeri itu dulu kaya raya kini hancur karena konflik yang tidak berkesudahan. Sekitar 70 persen konflik dunia disebabkan oleh perebutan energi,” ujar Suhardi.
Berkaca dari fakta di atas, sambung Suhardi, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi wilayah yang menjadi incaran konflik serupa.
“Indonesia bisa menjadi incaran konflik karena kekayaan sumber daya alam yang tinggi. Konflik yang terjadi bukan tidak mungkin justru dilakukan oleh warganya sendiri,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.
Alumnus Akpol tahun 1985 ini pun menyadari kemungkinan timbulnya ancaman terhadap objek-objek vital pada sektor energi dan mineral.
“Jadi sangatlah tepat Kementerian ESDM bekerja sama dengan BNPT untuk mencegah terjadinya penguasaan sumber-sumber energi dan ancaman terorisme atas sumber daya alam tersebut,” ucap mantan Kapolda Jawa Barat ini.
Mantan Kadiv Humas Polri ini mengatakan, BNPT sendiri telah memiliki perangkat, guidance (Standar Operational Prosedur/SOP) pengamanan dan pencegahan di lingkungan objek-objek vital nasional yang rawan disusupi oleh teroris.
“Di sini peran BNPT untuk mencoba untuk mengikuti SOP yang sudah ada bahwa objek-objek vital nasional yang mungkin rawan disusupi ataupun rawan untuk dijadikan target terorisme harus dijaga,” tutur pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini.
Untuk itu, objek yang rentan disusupi teroris akan dilakukan pengamanan ketat sebagai aksi pencegahan.
“Kalau sampai kejadian, tentunya besar sekali implikasinya dan lama juga pemulihannya. Untuk itu kita butuh langkah cepat pencegahan,” kata Wakapolda Metro Jaya ini.
BNPT juga akan melakukan pengamanan nonfisik sektor energi. Misalnya, pengamanan IT.
“Untuk pengamanan fisik, seperti alat bantu deteksi dini, equipment pengamanan dan cara pengamatan orang yang tidak lazim atau dicurigai di wilayah objek vital ESDM,” tutur mantan Kapolres Metro Jakarta Barat dan Depok ini.
Sementara itu, Jonan menjelaskan, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan upaya pencegahan agar objek-objek vital di sektor energi dan sumber daya mineral terhindar dari serangan terorisme.
“Sektor energi dan sumber daya mineral di objek-objek vital seperti kelistrikan itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Jonan
Mantan menteri perhubungan ini menjelaskan, pengamanan objek-objek vital yang berkaitan dengan pasokan listrik dan bahan bakar minyak (BBM) masih minim.
“Tentunya objek-objek vital seperti ini menjadi sasaran teroris. Yang paling bahaya adalah objek vital yang bisa memengaruhi hajat hidup orang banyak. Misalnya, P2B Gandul yang mengatur beban listrik Jawa-Bali. Pengamanannya minim," kata Jonan.
Objek-objek vital yang dimaksud Jonan misalnya Pusat Pengatur Beban (P2B) listrik, kilang minyak, depo BBM, blok-blok migas yang besar, dan sebagainya.
Jika objek tersebut diserang teroris, pasokan listrik dan BBM untuk masyarakat langsung terganggu.
“Seperti depo Pertamina di Plumpang, di Padalarang, kemudian Kilang Balongan saya kira perlu diperkuat. Di samping itu Blok Rokan, Blok Cepu juga perlu. Untuk itu kami mohon kerja sama dengan BNPT untuk membuatkan standar operasional procedur (SOP) sebagai SOP pengamanan di objek-objek vital tersebut,” ujar mantan direktur utama PT Kereta Api Indonesia ini.
Jonan menyebut, pengamanan di Lapangan Tangguh, Teluk Bintuni, Papua yang dikelola oleh British Petroleum (BP) sebagai objek vital dengan pengamanan bagus.
Objek-objek vital lain harus mencontoh pengamanan di sana.
“Di Bintuni itu level security-nya amat ketat. Kalau bisa objek vital Pertamina dan PLN juga seperti itu. Kalau sudah kejadian (diserang teroris) percuma,” ujarnya. (jos/jpnn)
Redaktur : Tim Redaksi