jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (OSO), meradang atas pemberitaan media massa asing yang memelintir pernyataan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri saat berbicara dalam Seminar MPR dalam peringatan Hari Konstitusi pada Selasa (18/8) lalu.
Kecaman disampaikan Oesman Sapta saat membuka Seminar bertema Mengkaji Gagasan Kenegaraan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, di Gedung MPR, Jakarta, Kamis (20/8).
BACA JUGA: Inikah Jurus Menko Darmin Membuat Rupiah Stabil?
Dalam pernyataannya, Oesman mengaku masih mengingat isi pidato Megawati, karena dirinya hadir dalam acara itu. Seingat dia, Megawati menyampaikan pemikiran orisinil dan objektif soal kondisi ketatanegaraan dan masyarakat Indonesia terkini.
Salah satu sub topik yang disampaikan Megawati adalah mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana Megawati menekankan bahwa bila korupsi sudah tak ada di Indonesia, maka KPK bisa dibubarkan sebagai lembaga ad hoc.
BACA JUGA: Suap Mantan Anak Buah Mega, Pengusaha Muda Ini Dituntut 3 Tahun Bui
"Itu yang saya dengar dan saya tangkap selain Ibu Mega menyampaikan gagasan lain. Namun saya kaget ketika media massa menulisnya tak lengkap dan memelintir. Bahwa KPK sifatnya adhoc dan gagasan membubarkan KPK. Ini dilakukan media luar negeri ya. Kalau media dalam negeri tak ada yang menulisnya," jelas Oesman Sapta.
Dia mengaku, atas ulah media asing itu, Oesman tetap tak bisa menerima. "Karena ini adu domba. Bisa-bisa media massa kita terpengaruh," tukasnya.
BACA JUGA: Hayooo..Sudah Berapa Banyak KPK Memakai Anggaran Negara?
"Bagaimana mungkin gagasan brilian negarawan ditulis jadi berita menyesatkan? Bahkan berita itu sudah mengarah kepada pembunuhan karakter orang. Jangan sekali-kali itu dilakukan," tegas Oesman.
"Biarkan demokrasi berkembang dengan indah. Saya kira hal seperti ini tak boleh lagi terjadi di negara dimana Pancasila sebagai dasar negara," tegasnya lagi.
Pada kesempatan itu, Oesman mengakui pihaknya merasa momentum kejadian itu menyadarkan pihaknya, soal pentingnya memastikan efektivitas transfer pesan terkait ide-ide kenegarawanan. Salah satunya adalah soal peran media massa.
Karenanya, dia menilai perlu diadakan sebuah seminar khusus untuk memikirkan ulang kondisi media massa saat ini, dan sejauh mana UU Pers sesuai dengan Empat Pilar Kebangsaan.
Kata Oesman, harus diakui bahwa saat ini mediam assa semakin 'liar'. Kalau dulu media massa berpihak pada penguasa, sekarang berpihak kepada pengusaha media. Kalau dulu mengabdi pada kepentingan politik, sekarang pada kepentingan ekonomi. "Tapi itu semua pers luar negeri loh, bukan pers dalam negeri," kata Oesman tertawa.
"Pers merdeka. Saya setuju. Tapi harus bertanggung jawab. Kalau salah, ya harus tanggung jawab. Bukan menakut-nakuti agar media hati-hati. Tapi ya bertanggung jawab," tandasnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI, Ahmad Basarah, menambahkan, memang kerap kali pesan-pesan terkait topik Konstitusi tak sampai ke masyarakat secara baik. Sebab fungsi media tak berjalan sebagaimana mestinya.
"Karena itu saya kira pentingnya seminar yang mengkaji pemikiran Presiden RI Kelima Ibu Megawati. Dan sekaligus membahas bagaimana mentransfer pemikirannya, sehingga pesannya sampai ke masyarakat dengan baik," jelas Basarah. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sisir 17 Rumah Sakit, KBRI Cari WNI Lain Korban Bom Bangkok
Redaktur : Tim Redaksi