jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Yorrys Raweyai yang menyatakan bahwa Setya Novanto (Setnov) hampir pasti menjadi tersangka korupsi e-KTP, memicu polemic di internal Partai Golkar.
Ada yang mendesak pemecatan Yorrys. Namun, sebagian lain tidak sepakat dengan usulan yang disampaikan pengurus Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) tersebut.
BACA JUGA: Pengacara Miryam: Kalau Stres, Wajar Saja
Sebelumnya, Ketua Harian SOKSI Erwin Silalahi dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku Aziz Sumual meminta Yorrys dipecat dari Golkar karena dianggap insubordinasi atau pembangkangan terhadap prinsip dasar partai.
Namun, usulan itu tidak mendapat dukungan dari internal partai berlogo beringin tersebut.
BACA JUGA: Keponakan Setnov Beli PT Murakabi dari Andi Narogong
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang menyatakan, Yorrys yang menjabat ketua bidang politik, hukum, dan keamanan DPP Partai Golkar tidak perlu diberi sanksi.
Lebih baik, kata dia, dicari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan itu. Selama ini, Yorrys sudah berjasa terhadap partai.
BACA JUGA: Keponakan Setnov Jadi Wakil Bendum Partai Golkar
Termasuk, lanjut dia, politikus yang sudah lama di Partai Golkar tersebut juga ikut membesarkan partai di bawah kepemimpinan Setnov, sapaan akrab Setya Novanto.
’’Saya berharap Yorrys tidak dipecat,” terangnya. Sebelumnya, kata dia, rekan separtai itu sudah dipanggil DPP dan diajak bicara dari hati ke hati.
Di dalam partai, memang ada mekanisme pemecataan anggota, tapi prosesnya cukup panjang. Menurut Agus, buat apa partai membuang energi untuk mengurusi pemecatan anggota. Lebih baik energi itu digunakan untuk membesarkan partai dan melakukan konsolidasi internal.
Dia berharap persoalan yang terjadi di tubuh partainya tidak perlu dibesar-besarkan. Masalah itu biasa saja. Dinamika selalu terjadi di dalam partai politik.
Apa yang terjadi di Partai Golkar memang tidak lepas dari kasus hukum yang sekarang dihadapi Setnov. ’’Kami serahkan ke ketua umum. Kami yakin Pak Ketum bisa menyelesaikannya dengan baik, ” paparnya.
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa tidak semua indikasi kesalahan harus dijatuhi sanksi.
Menurut dia, Yorrys sudah memberikan klarifikasi dan memberikan bantahan atas pernyataan terkait munaslub Golkar.
’’Istilahnya kalau di Nahdlatul Ulama, kita harus tabayun dulu. Tidak harus semua disanksi,’’ kata Idrus.
Saat klarifikasi sudah disampaikan, Idrus menilai Yorrys sudah meluruskan pernyataan. Karena itu, hal yang terpenting adalah mendengarkan dulu penjelasan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. ’’Jadi jangan apa-apa langsung disanksi,’’ tegasnya.
Wasekjen DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno menyatakan, konflik yang terjadi bukanlah hal baru. Dinamika selalu ada, tapi jangan sampai dinamika itu mengganggu kesolidan partai. Menurut dia, banyak tugas yang harus disiapkan partai.
Setelah ini, Partai Beringin harus bersiap-siap menghadapi pilkada serentak yang diikuti 171 daerah. Setelah itu, tutur dia, ada Pemilu 2019. ’’Makanya, kami minta kepada semua kader untuk solid,” paparnya.
Terkait dengan persoalan hukum yang dihadapi Setnov, kata dia, biarkan masalah itu diselesaikan ketua umum.
Sudah ada tim yang dibentuk untuk menghadapi perkara tersebut. Jadi, kader tidak perlu ribut. Lebih baik mereka fokus melakukan konsolidasi internal untuk menyiapkan pesta demokrasi.
Tentang wacana pemecatan Yorrys, lanjut dia, hal itu bergantung ketua umum. Menurut dia, selama ini seniornya itu sangat cinta dan patuh kepada partai.
’’Sampai sekarang masih patuh kepada Ketum,’’ tutur putra Agung Laksono tersebut. (lum/bay/c17/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yorrys Anggap Desakan Pemecatannya Lucu-lucuan Saja
Redaktur & Reporter : Soetomo