jpnn.com, LAHAT - Tim Saber Pungli Polres Lahat, Sumsel, menyasar bagian pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemkab Lahat, kemarin (25/7).
Tim dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Lahat, AKP Ginanjar SIK, guna melakukan operasi tangkap tangan dugaan pungli.
BACA JUGA: Pejabat Kena OTT, Ketua PGRI: Doa Guru itu Paling Makbul
Informasinya, Ginanjar datang ke Disdukcapil dengan menyamar jadi warga yang akan mengurus pembuatan KTP.
Kedatangan mendadak petugas membuat kaget pegawai di ruangan itu. Informasinya, tiga pegawai diamankan ke Mapolres Lahat.
BACA JUGA: Detik-detik Penangkapan si Perempuan Ini: Aku Bukan Artis!
Mereka, Kasi Identitas Penduduk inisial IK (52); Kasi Pindah Datang Penduduk Abd (43), dan AM (44) staf bidang pengurusan KTP/KK baru.
Kasatreskrim Polres Lahat, AKP Ginanjar menegaskan, saat ini pihaknya masih memeriksa dan mendalami dugaan OTT tersebut.
BACA JUGA: Tim Saber Pungli Tangkap 2 Petugas PPSU, Barbuknya Rp 800 Ribu
“Berapa uangnya masih dihitung,” ucapnya. Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto menyatakan, kasus itu ditangani Polres Lahat.
“Ketiganya masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Lahat,” ujarnya. Menurut dia, tim Saber Pungli menduga ada indikasi pungutan biaya dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan (KTP/KK).
Kata Kapolda, OTT bermula dari laporan masyarakat yang masuk ke hotline Saber Pungli di nomor 082211101986.
Dalam laporan tersebut, masyarakat mengeluhkan pelayanan pembuatan KTP dengan alasan blangko e-KTP kosong.
“Selanjutnya personel Polres Lahat melakukan penyelidikan dan menemukan adanya dugaan pungli di sana,” ujarnya. Tim menemukan uang berikut berkas permohonan dokumen kependudukan di ruangan tersebut.
Ada pun barang bukti yang diamankan dalam OTT yakni uang tunai sebesar Rp1.827.000, lalu 319 lembar blanko KTP kosong.
Lalu, satu bundel blanko KK kosong, tiga amplop kosong bekas, tiga handphone, dan sejumlah berkas kepengurusan KK serta KTP.
Sementara itu, belum seorang pun pejabat Disdukcapil Lahat yang bersedia memberikan keterangan terkait OTT tersebut. Kabid Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Lahat, Thabrani juga ikut dibawa ke Polres Lahat, untuk diperiksa.
Bupati Lahat H Aswari Riva'i SE mengaku belum tahu mengenai OTT itu. Saat kejadian dirinya berada di Palembang, mengikuti acara pertemuan ketua partai politik (parpol) dengan Kapolda Sumsel. “Saya belum tahu,” ujarnya.
Bagaimana dengan perkembangan OTT dugaan pungli sertifikasi guru? Hari ini, rencananya penyidik Polda Sumsel akan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumsel, Drs Widodo MPd.
Kata Kapolda, pihaknya sudah mengirimkan surat pemanggilan untuk pemeriksaan sebagai saksi tersebut.
“Kami juga akan panggil para guru dan kepala sekolah untuk memberikan keterangannya terkait kasus ini,” tegas Agung dalam ekspose di Mapolda Sumsel, kemarin.
Dibebernya, sudah ada tiga pegawai Disdik yang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni Staf PTK SMA Asni, Kasi PTK SMA Kusdinawan dan Kabid PTK Syahrial Efendi.
“Yang yang diamankan Rp6 juta dari ruang Asni serta Rp67 juta dari Kasi PTK SMA dan Kabid PTK,” tuturnya.
Menurut Agung, tugas tersangka Asni mengumpulkan uang yang didapat dari para guru dan kepala sekolah.
“Uang itu lalu diserahkan ke Kasi dan Kabid,” jelasnya. Ada delapan amplop yang disita dalam OTT 19 Juli lalu. Isinya antara Rp5 juta - Rp10juta.
Salah satunya amplop putih dengan kop SMAN 1 Palembang. Kata Kapolda, semua uang itu menjadi barang bukti dalam penyidikan ini.
“Kasihan. Ada yang jauh-jauh dari Pagaralam harus bolak-balik mengurus sertifikasi. Kalau tidak ada uang, lambat diurus,” tuturnya.
Terpisah, Kepala SMAN 1 Palembang, Nasrun Bani, mengatakan, pihaknya memang ada memberikan uang Rp5 juta kepada Bidang PTK Disdik Sumsel. “Uang itu kami berikan antara Mei atau Juni lalu, lupa persisnya,” ujar dia.
Menurut Nasrun, uang tersebut merupakan dana transportasi untuk pembinaan pendidik yang sudah dilakukan tim dari Disdik Sumsel ke sekolahnya selama semester pertama. Dan itu memang sudah dianggarkan secara resmi.
“Selama satu semester lalu, ada 5-6 kali pertemuan. Jadi bukan untuk pelicin sertifikasi,” tegasnya. Pihaknya siap menjelaskan itu jika dipanggil penyidik Polda Sumsel untuk memberikan keterangan.
Pantauan Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group), sejak Senin (24/7), police line di ruang sertifikasi dan PTK sudah dibuka. Namun, pintu ruang pelayanan sertifikasi masih tertutup. Beberapa guru yang datang kecele.
“Dari Jumat saya sudah kemarin, katanya baru Senin bisa. Tapi hari ini (Selasa) belum juga bisa diurus,” ucap guru yang mengaku sertifikasinya tersendat itu. Nita, seorang guru SMK di Palembang dan rekannya sudah menyiapkan berkas pencairan dana sertifikasi.
Tapi karena ruangan pelayanan masih disegel, dia ragu untuk mengumpulkan berkas tersebut. Sekretaris Disdik Sumsel, Budiono tak mau mengomentari tentang itu.
“Jangan saya yang jawabnya, ya,” ucapnya dia. Beberapa hari lalu, Kadisdik Sumsel Drs Widodo menegaskan akan segera membentuk tim pengganti sementara agar pelayanan sertifikasi tidak terhambat.
Di sisi lain, Disdik akan memberikan dukungan dan pendampingan terhadap tiga pegawainya yang jadi tersangka.
“Kami akan berikan support, terutama pada pihak keluarga agar mereka tidak cemas dan trauma,” ujarnya. (wly/nni/ce1)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tim Saber Pungli Awasi Proses PPDB di Sekolah Unggulan
Redaktur & Reporter : Soetomo