jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pimpinan kecamatan (PK) Partai Golkar Kabupaten Indramayu meyakini Mahkamah Partai (MP) akan memutuskan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Indramayu X digelar Januari 2021.
"Kami yakin dan percaya MP akan memberikan keputusan sesuai ketentuan partai, sesuai AD/ART. Musda yang dilaksanakan 16 Juli lalu tidak resmi alias ilegal," ujar Ketua PK Golkar Kecamatan Indramayu Haryono dalam keterangannya, Selasa (29/12).
BACA JUGA: Istri Lagi Asyik Begituan, Tiba-Tiba Pintu Rumah Didobrak, Warga Masuk bersama Suami, Alamak!
"Sehingga tidak bisa disahkan. Musda yang sebenarnya akan segera digelar."
Haryono bahkan mengklaim, seluruh ketua PK se-Indramayu menghendaki digelarnya Musda X dilaksanakan Januari 2021.
BACA JUGA: Musda Siap Digelar, Begini Kekuatan Politik Kandidat Ketua DPD Golkar Bekasi
Ia menggaransi, para Ketua PK yang menginginkan digelarnya musda merupakan pengurus yang resmi dengan bukti surat keputusan (SK) pengangkatan dari DPD yang masa berlakunya masih aktif.
"Dengan Musda X yang resmi digelar nanti, akan ada kepengurusan DPD Partai Golkar yang definitif. Mereka akan konsolidasi internal partai untuk mempertahankan dan meningkatkan kebesaran Partai Golkar," katanya.
BACA JUGA: Golkar Gagal di Pilkada Indramayu, Siapa yang Harus Disanksi?
Pandangan senada dikemukakan Ketua PK Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Jafar Sidik.
Menurutnya, para pimpinan kecamatan saat ini solid dan mendukung segera digelarnya Musda X.
"Dengan Musda X yang resmi itu, maka akan lahir pemimpin yang amanah. Kalau Partai Golkar ini melahirkan pemimpin yang amanah dan tepat, kami optimistis kejayaan partai bisa diraih lagi," katanya.
Plt Sekretaris DPD Golkar Indramayu Hilal Hilmawan ikut merespons dinamika politik Partai Golkar di Indramayu, pascakekalahan pasangan calon yang diusung Golkar di Pilkada Indramayu 2020.
Menurutnya, banyak berita tidak benar dan pencatutan nama terkait dukungan terhadap Musda yang digelar 16 Juli 2020.
Hilal mengetahui banyak nama-nama pimpinan kecamatan yang dicatut, seperti PK Widasari, PK Terisi, dan PK Kecamatan Indramayu.
"Setelah kami konfirmasi, mereka tidak pernah mengeluarkan statemen apa pun terkait dengan pemberitaan yang kemarin ramai di media sosial," katanya.
"Jadi, kami mensinyalir adanya pengondisian opini dari pihak tertentu untuk memengaruhi keputusan MP maupun DPP."
Hilal yang juga anggota DPRD Jawa Barat itu menegaskan, dirinya masih menjadi Plt Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu.
Sedangkan Ketua Plt Golkar Kabupaten Indramayu dijabat oleh Arya Girinaya.
"Kader harus patuh dan tunduk terhadap perintah yang dikeluarkan DPD Partai Golkar Indramayu. Kalau ada pengurus maupun kader partai tidak loyal pada kebijakan resmi ini, maka akan ada konsekuensinya," kata Hilal.
Ia juga mengatakan, agenda pimpinan Golkar Indramayu saat ini menggelar musda yang resmi untuk membentuk kepengurusan DPD yang definitif.
"Kami akan menunggu keputusan MP dan menyiapkan agenda berikutnya," pungkas Hilal.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang