jpnn.com - JAKARTA - Laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I tahun 2015 ini melambat dibanding periode sama tahun sebelumnya (year on year). Di bawah pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2015 hanya mencapai 4,71 persen. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu saat masih pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), angka pertumbuhan mampu mencapai 5,14 persen.
Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pelambatan laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2015 terjadi akibat harga minyak yang melemah, ekspor-impor menurun, serta imbas pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang menurun dari angka 7,4 persen di kuartal IV-2014 menjadi 7,0 di kuartal I-2015.
BACA JUGA: Menteri Rini Beberkan Alasan Copot Dirut RNI
Namun demikian, optimisme tetap muncul. Adalah anggota Komisi XI DPR bidangi keuangan dan perbankan, M Misbakhun yang mengaku masih melihat ada harapan tentang perekonomian nasional bakal melaju lebih cepat.
Menurutnya, lambatnya laju ekonomi pada kuartral I tahun ini tak bisa dilepaskan dari siklus APBN. Sebab, anggaran yang sudah dipatok belum bisa dieksekusi.
BACA JUGA: Menteri Rini Copot Direktur Utama RNI
Namun, pada kuartal II maka proses penyerapan APBN pun mulai berjalan. “Sehingga belanja rutin dan belanja modal dari proyek-proyek infrastruktur yang diharapkan sebagai pemicu dan pemacu pertumbuhan belum bisa berjalan," kata Misbakhun di Jakarta, Rabu (6/4).
BACA JUGA: Muluskan Perjalanan Haji, Garuda Gaet Bank Syariah Mandiri
Karenanya politikus Golkar itu meyakini pada kuartal II tahun ini kinerja ekonomi pemerantahan Jokowi-JK akan kembali moncer. Sebab, APBN mulai terserap sepanjang tidak ada kendala teknis dalam proses pencairannya. "Saya kok optimistis pada kuarta kedua pertumbuhan akan lebih tinggi,” sambungnya.
Misbakhun tak memungkiri catatan BPS bahwa pelambatan ekonomi nasional pada kuartal I karena faktor global. Misalnya, langkah Tiongkok merevisi target pertumbuhannya dari 7,4 persen menjadi 7 persen saja. Sedangkan Singapura malah memangkas target pertumbuhan dari 4,9 persen menjadi 2,1 persen.
Karenanya Misbakhun menyarankan pemerintah segera mengeksekusi APBN-P 2015. Dengan memacu belanja modal, kata Sekretaris Panja Anggaran Komisi XI DPR RI ini, maka pertumbuhan ekonomi pun akan tumbuh.
"Pemerintah harus bisa menjadikan belanja modal dan belanja rutin pemerintah di APBNP 2015 menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi itu," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yakin Tax Amnesty Bisa Genjot Penerimaan Negara
Redaktur : Tim Redaksi