jpnn.com, JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 bakal dilaksanakan serentak di 171 daerah, termasuk di sejumlah provinsi besar padat penduduk.
Antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan sejumlah provinsi lainnya.
BACA JUGA: Antisipasi Panasnya Pilkada DKI Merembet ke 171 Daerah
Karena itu menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, antisipasi perlu dilakukan sebaik mungkin.
Baik dari sisi anggaran, pelaksanaan maupun hal-hal terkait lainnya. Apalagi Pilkada 2018 merupakan representasi pelaksanaan Pemilu serentak 2019.
"Perlu antisipasi sebaik mungkin. Daerah-daerah yang menyelenggarakan padat pemilih, mencapai sekitar 68 persen pemilih nasional. Pilkada 2018 itu representasi pemilu dan pilpres 2019," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (22/5).
BACA JUGA: Relawan Fasha Mulai Bergerak
Misalnya dari sisi anggaran, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini memastikan mencukupi jika melihat kemampuan APBD masing-masing daerah. Namun perlu diketahui, pencairannya tidak mungkin dilakukan sekaligus.
"Sebenarnya uang (untuk anggaran,red) ada, saya lihat tercukupi, tapi (pencairannya,red) per termin, di daerah uang enggak bisa full (dicairkan sekaligus,red). KPU juga harus paham soal mekanisme seperti ini, kalau nggak nanti bisa ada temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan,red)," ucap Tjahjo.
BACA JUGA: Mendagri Dorong Reformasi Perangkat Desa
Mantan anggota DPR ini juga meminta penyelenggara menyusun anggaran sesuai kebutuhan. Jangan menganggarkan hal-hal yang sifatnya tidak mendesak untuk segera dipenuhi.
"Misalnya mobil, kan bisa pinjam ke Pemda, enggak harus beli mobil dulu. Saya kira penting juga ada efisiensi. Jangan sampai pelaksanaan yang dilakukan serentak malah biaya politiknya lebih mahal," ucapnya.
Tjahjo berharap anggaran dapat benar-benar diarahkan untuk pelaksanaan pesta demokrasi. Selain itu, dalam menyusun aturan KPU sebaiknya benar-benar memperhatikan kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usulan Perangkat Desa jadi PNS Masih Pro Kontra
Redaktur & Reporter : Ken Girsang