jpnn.com, JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berpendapat telah terjadi maladministrasi terkait proses pergantian kepemimpinan kepala BP Batam yang berlangsung beberapa kali. Hal itu menimbulkan ketidakpastian investasi di Pulau Batam.
Hal itu disampaikan Komisioner ORI La Ode Ida saat menyampaikan hasil kajian yang dilakukan ORI, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senin (13/5).
BACA JUGA: Spanduk Penolakan Ex-Officio Bertebaran di Kantor BP Batam
BACA JUGA: Spanduk Penolakan Ex-Officio Bertebaran di Kantor BP Batam
"Pemerintah dalam hal ini Menteri Perekonomian dan Dewan Kawasan telah melakukan maladministrasi akibat dari gonta ganti kepemimpinan, yang bukan saja mengorbankan figur-figur yang diganti, melainkan juga menimbulkan ketidakpastian invetasi di Pulau Batam," kata Laode.
BACA JUGA: Komisioner Ombudsman RI Sanjung Gubernur DKI Anies Baswedan
Suasana RDP Komisi II DPR dengan Komisioner Ombudsman RI, Senin (13/5).
BACA JUGA: Soal Penetapan Wali Kota Ex-Officio, Gubernur Kepri Pasrah Tunggu Keputusan Pusat
Menurut La Ode Ida, rencana pemerintah untuk mengangkat Wali Kota Batam sebagai Ex-Officio Kepala Batam dimunculkan tanpa ada kajian admistrasi hukum yang komperhensif.
"Jika hal itu tetap diwujudkan maka berpotensi terjadinya maladministrasi yang dilakukan oleh presiden," terangnya.
BACA JUGA: Berita Duka, Satu Lagi Penyelenggara Pemilu Meninggal Dunia
Ia juga mengingatkan pemerintah kota dan BP Batam adalah dua institusi pemerintah lembaga yang berbeda dengan dasar aturan dan kewenangan yang berbeda pula, sehingga tidak tepat jika dikatakan ada dualisme dalam pengelolaan Batam.
Yang terjadi, sambung dia, adalah belum adanya aturan tentang hubungan di antara Pemkot dan BP BO/BP Batam sebagaimana diwajibkan dalam UU No.53 Tahun 1999 dan sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014.
"Dengan kata lain, terdapat kelalaian pemerintah yang terjadi hampir selama 20 tahun dalam menyusun peraturan pemerintah mengenai hubungan kerja antara pemerintah kota Batam dengan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam pada saat itu dan BP KPBPB Batam pada saat ini," paparnya.
Oleh karena itu, ORI, sambung Laode Ida menyarankan agar pemerintah membatalkan rencana penunjukan walikota Batam sebagai ex official kepala BP KPBPB Batam.
"Pemerintah segera melakukan harmonisasi peraturan dengan menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur hubungan kerja antara Pemkot dengan BP KPBPB serta kewenangan pemerintah kota Batam di dalam daerah kawasan khusus sebagaimana amanat UU Nomor 53/1999 dan UU No. 23/2014," ucapnya.
"Memastikan tegakan aturan dalam pengangkatan dan penghentian pimpinan BP Batam termasuk di dalamnya penerapan prinsip atau azas profesionalisme," pungkas dia.
Selain itu, hasil kesimpulan rapat tersebut, DPR dan Ombudsman sepakat meminta pemerintah untuk membatalkan penunjukan Walikota Batam sebagai Eks officio Kepala Batam.
Bahkan Komisi II DPR juga Sepakat untuk mendorong agar membentuk Panja Soal BP Batam.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Kawasan Ekonomi Khusus di Batam Segera Diresmikan
Redaktur : Tim Redaksi