jpnn.com, BATAM - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Eddy Putra Irawadi mengatakan, dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, Kepulauan Riau, segera diresmikan.
Saat ini, lanjut Eddy, pemerintah pusat tengah merampungkan peraturan pemerintah (PP) yang akan menjadi payung hukum penetapan dua kawasan khusus tersebut.
BACA JUGA: Pengusaha Sebut Penanganan Kasus Limbah di Batam Terlalu Lamban
“Ini sekarang tinggal buat peraturan dari Presiden. Dan sebelum itu, pemerintah tengah merevisi sejumlah PP pendukung seperti PP 96/2015 dan lainnya,” ujar Eddy Putra di Gedung Marketing Centre BP Batam.
Eddy menjelaskan, PP 96/2015 mengatur tentang fasilitas dan kemudahan di KEK. Di Batam, hanya ada dua KEK yang sudah pasti akan ditetapkan, yakni KEK Hang Nadim Logistics Airport dan KEK Nongsa Digital Park.
BACA JUGA: Jelang Ramadan, Kemendag Klaim Stok dan Harga Bahan Pokok Cukup Stabil
Eddy menyebut KEK Hang Nadim ini dirancang sebagai hub regional perdagangan e-commerce bagi produk dan platform. Sedangkan KEK Nongsa Digital Park dirancang untuk melayani kebutuhan ekonomi digital dan start up di Batam.
Selain dua KEK tersebut, Batam juga berencana menetapkan tiga KEK lainnya. Yakni KEK-Commerce, fungsinya sama dengan KEK Hang Nadim.
BACA JUGA: Penetapan Wali Kota Batam sebagai Ex-officio BP Batam Ditunda Lagi
Kemudian KEK Medical yang dirancang untuk memberikan fasilitas kesehatan standar internasional berbiaya murah dan membangun kerja sama dengan organisasi kesehatan internasional di bidang penelitian dan pengembangan (litbang).
Dan terakhir, KEK Financial District untuk pengembangan sektor finansial melalui keterbukaan usaha tanpa batas teritorial antarnegara.
“Di KEK nanti, bisa 100 persen sahamnya dan boleh ada PMDN. Selain itu, sangat dimungkinkan untuk mendapat tax holiday dan punya administrator sendiri,” jelasnya.
Tetapi, dia menegaskan apapun bentuknya, wadah terbaik untuk Batam tetap free trade zone (FTZ) dengan segala fasilitas bebas pajaknya. Sedangkan KEK dibuat untuk memaksimaklkan potensi ekonomi yang bisa digarap di Batam.
“Kenapa Batam kurang berkembang. Karena tidak ada KEK financial. Perbankan mau kasih kredit besar dilarang OJK. Kalau punya KEK itu, maka akan bebas. Dan kalau ada KEK medical, bisa pesan homecare atau dapat layanan rumah sakit di rumah sendiri,” ucapnya.
Sedangkan Presiden ketiga Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Otorita Batam (sekarang BP Batam, red) selama 20 tahun, Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie menilai FTZ masih yang terbaik untuk Batam. Dia tidak menyampaikannya secara gamblang, tapi berusaha menjelaskannya secara halus.
“Kita back to basic saja. Buka pintu selebar-lebarnya dan jangan rugikan orang masuk. Nanti belum masuk, malah disuruh bayar banyak, mana mau kalau begitu,” jelasnya.
Dengan konsep FTZ, memang investor yang masuk tidak banyak dikenakan biaya karena bebas pajak penghasilan dan bea masuk.
Persoalan FTZ saat ini, menurut Habibie, karena kurangnya kompetensi dari kalangan pekerja. “Dulu saya bangun industri hanya 40 orang saja, tapi waktu saya jadi Wakil Presiden, 40 tadi jadi 48 ribu dengan turn over hingga 10 triliun dolar Amerika,” ucapnya.
Turn over rate adalah arus masuk keluar karyawan dari perusahaan. Habibie mengibaratkan dari puluhan karyawan yang resign atau diputus kontraknya, maka akan ada ribuan yang berniat untuk menggantikannya.
“Tapi anak-anak ini mesti kita didik. Produktivitas mereka bisa tinggi berkat vokasi. Ini semua demi sudut pandang kepentingan nasional,” ungkapnya.
Di samping itu, Batam harus membuka kerja sama berdasarkan teritorial untuk membentuk zona ekonomi yang kuat. Hal ini bisa dilakukan bersama dengan Singapura dan Malaysia.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid menilai wacana menjadikan wilayah KEK dalam FTZ bisa menjadi solusi.
“Jadi tanpa mengganggu FTZ yang sudah ada, pemerintah bisa mengembangkan daerah lain di Batam dengan memberikan status KEK,” paparnya.
Sehingga pertumbuhan investasi di Batam akan semakin cepat lagi. Dia kemudian mengatakan jika pemerintah ingin menetapkan KEK, maka harus segera diwujudkan.
“Dengan terus melempar wacana soal pergantian FTZ menjadi KEK ini akan menjadi kontra produktif bagi dunia usaha di Batam,” tegasnya. (leo)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengin Bangun Pabrik Pesawat, BJ Habibie Cek Lahan di Hang Nadim Batam
Redaktur & Reporter : Budi