jpnn.com, PADANG - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (Oso) mengatakan, lembaga negara yang dipimpinnya itu akan meningkatkan peran dalam pengawasan dana desa.
Hal itu dikatakan Oso saat memberikan sambutan dalam Dialog Pers bertajuk "Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Desa" kerja sama DPD dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Hotel Kyriad, Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (7/2) malam.
BACA JUGA: OSO Mengundurkan Diri dari Wakil Ketua MPR, Begini Alasannya
"Tema ini sangat cocok dan sejalan dengan tugas konstitusional DPD yaitu mengawal dan menyalurkan aspirasi daerah," kata Oso.
Dia menegaskan selama 13 tahun berdiri, DPD tidak punya kewenangan dalam melakukan pengawasan dana desa.
BACA JUGA: OSO Mundur dari Wakil Ketua MPR
Namun, dalam kesempatan itu Oso menyebut akan ada kabar mengejutkan yang berdampak baik pada DPD.
"Insyaallah besok harus punya kepastian. Besok paripurna DPR akan memutuskan sesuatu. Kita dengar besok," kata Oso.
BACA JUGA: Dana Desa di Nagari Sitiung untuk Bangun Embung, Padat Karya
Hanya saja Oso tidak menyebut secara pasti apa yang akan diambil paripurna DPR yang berdampak kepada DPD tersebut.
Oso menambahkan, tema diskusi ini juga sejalan dengan tekad pemerintah dalam program Presiden Joko Widodo yang membangun Indonesia dari pinggirian, memperkuat desa dalam kerangka NKRI.
Dia mengatakan, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi telah melakukan pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Bahkan, Jokowi menyamakan harga bahan bakar maupun semen, khususnya di Papua.
"Inilah wujud nyata komitmen presiden dalam mempercepat dan pemerataan pembangunan," ungkap Oso.
Lebih lanjut Oso yakin, pemerintah pusat akan terus menaikkan dana desa. Pada 2017 saja, lanjut Oso, pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp 60 triliun lebih dana untuk sekitar 75 ribu desa di Indonesia. Jumlah itu mengalami kenaikan dari 2016. Pada 2016 dana desa kurang lebih Rp 49,6 triliun.
"Jumlah ini akan terus meningkat di masa yang akan datang," tegas Oso.
Namun, Oso menyadari ketika anggaran besar, muncul kekhawatiran terkait manajemen pengelolaan anggaran oleh perangkat desa.
Dia mengatakan, dalam realitasnya kapasitas penyelenggara pemerintah desa dalam pengelola keuangan belum pada tingkat yang diinginkan. Namun, tegas Oso, tidak boleh menyalahkan perangkat desa.
Menurut Oso, sudah menjadi tugas semua stakeholder untuk memberikan pendampingan, supaya politik otonomi desa benar-benar memberi mandat seluasnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.
"Kita harus peduli, karena kita semua berasal dari desa. Kita semua mencintai desa," katanya.
Dialog tersebut dihadiri sejumlah Ketua PWI Pusat Margiono, anggota PWI, Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Darmayanti Lubis, sejumlah anggota DPD, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Eko Sandjojo, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Bupati Banyuwangi Jawa Timur Abdullah Azwar Anas. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lolos Verifikasi, Hanura Pasang Target Tiga Besar
Redaktur & Reporter : Boy