Otda Belum Mensejahterakan

JAKARTA- Sewindu setelah pelaksanaan otonomi daerah, komite pemantau pelaksanaan Otonomi daerah (KPOD) menilai kebijakan itu belum mampu memacu investasi daerah dan tidak berhasil mensejahterakan rakyat"Yang terjadi justru sebaliknya

BACA JUGA: Dominasi Carrefour Bukan Monopoli

Investasi daerah menurun, akibat tidak adanya kejelasan regulasi antara pusat dan daerah,'' kata Ketu dewan pembina KPOD Sofjan Wanandi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/8).

Padahal, lanjut Sofjan, pemberlakukan Otda  memberikan wewenang yang lebih besar kepada setiap daerah untuk mengelola daerahnya"Namun, akibat adanya ketimpangan tata kelola ekonomi di daerah, program itu berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan,'' ujarnya.

Karena itu Sofyan mengusulkan agar peraturan tata ruang tidak lagi dipegang pusat, tetapi cukup diserahkan ke pemerintah daerah

BACA JUGA: Tarif 11 Ruas Tol akan Naik

“Maka nantinya otda dapat dapat berjalan dengan baik serta mendukung investasi suatu daerah,” tandasnya.

Sofjan menegaskan tidak suksesnya otonomi daerah disebabkan minimnya sumber daya manusia (SDM), di mana kemampuan SDM daerah masih sangat jauh dari yang diharapkan."Infrastruktur juga sangat rendah di daerah, listrik di Kalimantan saja sering mati,  bagaimana investor mau masuk?,” tuturnya.

Saat ini menurutnya perlu adanya target yang ditetapkan pemerintah untuk keberhasilan sebuah otonomi daerah berdasarkan daerah masingYaitu dengan reward and punishment yang dapat menjadi suatu pacuan setiap pemerintah daerah."Pemerintah daerah yang sukses bisa diberikan jabatan lagi atau lebih tinggi, sedang yang gagal bisa langsung dipecat,”tuturnya

BACA JUGA: KPPU Tak Minta Pertamina Naikkan Harga Elpiji

(cha/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Hanya 3 Daerah Layak Punya KEK