Otda Setengah-setengah, Rakyat Daerah Belum Merdeka

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Gorontalo, Elnino M Husein Mohi mengatakan, hingga saat ini rakyat di daerah belum merasakan kemerdekaan, meskipun sudah 65 tahun dirayakanKesenjangan masih terjadi antara pusat dan daerah, baik dari (bidang) pendidikan, keuangan, maupun pembangunan infrastruktur, sehingga daerah belum menikmati kemerdekaan.

"Terjadi kesenjangan peradaban, baik dari sisi pendidikan maupun teknologi

BACA JUGA: Ramadan, Parmusi Harapkan KPK Melunak

Semuanya terpusat di Jakarta," kata Elnino, dalam Dialog Kenegaraan "Rakyat Daerah Sudahkah Merdeka?", di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/8).

Elnino mencontohkan di daerah asalnya di GorontaloKata dia, di sana ada dua desa yang belum punya listrik, padahal warganya membayar pajak

BACA JUGA: Menteri Ancam Potong Remunerasi Pegawai BUMN

Ia juga menuding pemerintah pusat meniru gaya "penjajah" dalam menerapkan otonomi daerah yang setengah-setengah.

Menurutnya, proyek-proyek pembangunan yang ditempatkan di daerah, langsung dikelola oleh pusatGaya ini kata dia, sama saja dengan yang digunakan IMF ketika memberikan pinjaman, tapi dengan perjanjian seluruh program-programnya dijalankan sendiri

BACA JUGA: Pengurus Parmusi Siap Jaminkan Diri

"Tidak ingin kehilangan fee," jelasnya.

Sementara itu, Amelia Yani, putri dari Pahlawan Revolusi Jenderal Ahmad Yani menilai, rakyat Indonesia secara fisik memang sudah merdeka, karena tidak ada penjajah lagiNamun dari sisi kesejahteraan sosial yang menjadi tuntutan dari kemerdekaan, masih perlu dipertanyakan.

Pengamat politik Cecep Effendi menjelaskan, terjadinya kesenjangan antara daerah dan pusat, adalah karena rasa berbangsa telah memudarKondisi ini menurutnya, diperparah dengan tidak adanya konsep negara kesatuanBelum lagi urusan otonomi yang bertumpu di daerah belum sampai, karena masih diurus pemerintah pusat.

"Urusannya sudah dilimpahkan ke daerah, tapi Kemendiknas (misalnya) punya pegawai 20 ribuanArtinya, otonomi yang ditumpukan di daerah belum sampaiPusat masih enggan menyerahkan kewenangan yang dimiliki," katanya(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Panggilan Januari, Disuruh ke KPK Juli