jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan, otonomi khusus (Otsus) Papua lahir agar orang Papua menjadi tuan di daerah sendiri sekaligus menjadi harapan dan solusi.
Papua pada zaman Presiden Jokowi dilakukan berbagai terobosan, konektivitas infrastruktur terus dilakukan. Pusat memberi perhatian lebih mendorong infrastruktur di Papua makin maju.
BACA JUGA: Simak, Pemuda Adat Papua Bicara Soal Otsus dan Kebijakan Pemerintahan Jokowi
“Kalau pun ada yang menilai Otsus gagal, bukan karena Otsus itu sendiri, namun lebih karena pejabat daerah tak transparan dan tak bisa menjalankan Otsus,” ujarnya di Jakarta, Minggu (27/12/2020).
“Bukan Otsus gagal, tetapi lebih karena pejabat yang tidak bisa mengeksekusi menjalankan amanat karena secara konsep Otsus sudah bagus,” tegasnya.
BACA JUGA: Dana Otsus Papua Dianggap Win-Win Solution
Freddy Numbery, tokoh senior Papua menambahkan, konsep dan juga kebijakan Otsus merupakan langkah hebat yang diambil negara untuk Papua. Namun regulasi hebat tapi manakala tidak diikuti birokrasi yang baik, maka menjadi amburadul.
Otsus adalah pemikiran dahsyat anak papua. “Kita perlu ubah pendekatan, Otsus sudah baik, tapi perlu pendekatan tepat dan pengawasan lebih baik,” ucap Freddy.
BACA JUGA: Filep Wamafma: Kasus Pembunuhan Pendeta Yeremia Mulai Terkuak
Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo menjelaskan, Otsus sudah memberi manfaat besar. Banyak anak muda Papua bisa sekolah ke luar negeri.
Akses kesehatan yang lebih baik. Sayangnya, berbagai kelebihan itu, tidak disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah provinsi.
Meski masih ada kekurangan, dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran Otsus memberi manfaat yang begitu besar yang difokuskan untuk empat program prioritas. Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Hal itu menjadi bukti, bahwa perhatian Pemerintah Pusat ke Papua begitu besar. "Kita belum pernah lakukan evaluasi assessment tapi sudah sampai pada kesimpulan gagal tak beri manfaat, ini kekeliuran besar dan dikampanyekan masif kelompok anti negara. Membuat medsos didominasi kelompok anti-Otsus," ucapnya.
“Kalau Pemprov Papua punya kemampuan, tinggal disebarluaskan berapa jumlah penerima manfaat Otsus lalu sosialisasikan, bila perlu bayar pegiat sosial untuk sosialisasikan supaya ruang publik tak diisi kelompak anti Otsus,” tegasnya.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich