jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo meminta Mahkamah Agung (MA) melakukan pembenahan internal terhadap para hakim. Permintaan itu menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim dan panitera pengganti di Pengadilan Tipikor Bengkulu.
"Kalau ada tangkap tangan di peradilan itu tentunya harus ada pembenahan. Dan pembenahan harus dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri," ucap Pramono di kompleks Istana Negara Jakarta, Selasa (12/9).
BACA JUGA: Duh, Sudah Sebegini Jumlah Kada di Jateng Pelaku Korupsi
Pemerintah, tambah Pramono, tidak ingin mencampuri urusan kewenangan di lingkungan MA. “Karena ini lembaga yang independen,” tegasnya.
Seperti diketahui, pekan lalu KPK menangkap Dewi Suryana, hakim yang bertugas di Pengadilan Tipikor Bengkulu. Dalam OTT itu, KPK juga menangkap seorang panitera pengganti bernamai Hendra Kurniawan.
BACA JUGA: OTT Hanya 10 Persen dari Beban Kasus KPK
Dedi dan Hendra diduga menerima suap dari perkara korupsi di Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu tahun 2013. Suap itu untuk meringankan hukuman untuk Wilson SE yang menjadi terdakwa perkara korupsi di DPPKA Kota Bengkulu.
Besar uang suapnya adalah Rp 125 juta. Kini, Dewi dan Hendra menjadi tahanan KPK.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Tidak Semua OTT KPK Pakai Penyadapan
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Beberkan Cara Lakukan OTT
Redaktur : Tim Redaksi