jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Riza Patria prihatin dan kaget dengan maraknya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyasar kepala daerah. Apalagi, kepala daerah yang selama memimpin bisa membuat daerahnya maju yang justru harus menjadi pasien KPK.
Riza menjelaskan kepala daerah itu ada beberapa kriteria. Ada kepala daerah yang berhasil memimpin dan memajukan daerahnya.
Kemudian, ada daerahnya yang mungkin biasa-biasa saja dipimpin oleh si kepala daerah. Berikutnya, ada daerah yang tidak maju selama kepemimpinan kepala daerah tersebut.
BACA JUGA: KPK OTT Terus, Ketua Komisi III: Kasihan Negara Ini
“Yang kami prihatin ternyata ada kepala daerah yang selama memimpin daerahnya maju berkembang tapi ternyata punya masalah integritas di antaranya kasus suap dan korupsi yang marak saat ini,” kata Riza di gedung DPR, Jakarta, Senin (18/9).
Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu mengajak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Presiden Joko Widodo agar mencari terobosan dan solusi supaya kasus-kasus ini tidak terulang kembali.
“Terutama yang tidak kalah penting adalah partai politik karena sekarang ini menjelang pilkada 2018,” tegas ketua DPP Partai Gerindra.
Menurut dia, mumpun pendaftaran calon kepala daerah belum dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka partai harus mengoreksi dan mengintrospeksi diri. Karena itu, dia berharap, semua partai mengaji dan meneliti ulang calon-calon kepala daerah yang akan diusung parpol. Calon harus punya integritas, mumpuni dan antikorupsi.
BACA JUGA: Banyak Kada Kena OTT, Mendagri: Silakan Menyalahkan
“Nah peran parpol ini tuh di sini. Kalau parpol salah, meleset, lalai, tidak teliti, dan tidak cermat mencalonkan kepala daerah, maka hampir pasti kepala daerahnya yang akan terpilih nanti juga juga seperti yang sekarang,” ujarnya.
Karena itu, Riza berpandangan filter pertama kepala daerah itu memang ada di partai politik ketika awal-awal penjaringan. Barulah kemudian filter keduanya berada di pemerintahan. Dan ketiga, tentunya adalah masyarakat yang mengawasi. Pun demikian media massa juga tidak kalah penting. Semua elemen harus bekerja sama membangun sinergi agar ke depan masalah kepala daerah ini tidak terulang kembali.
“Kita malu sebagai bangsa Indonesia, masyarakat yang beragama, ramah dan baik, tapi sampai hari ini 15 tahun KPK berdiri, 18 tahun reformasi, masih hadapi persoalan korupsi apakah itu di DPR kepala daerah maupun pemerintahan,” ungkap Riza.(boy/jpnn)
BACA JUGA: Wali Kota Batu Bantah soal Uang Rp 200 Juta, Alphard Bro!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ditangkap KPK, Jabatan Iwan Rusmali Langsung Dipreteli
Redaktur & Reporter : Boy