jpnn.com, JAKARTA - Para pengurus honorer non-K2 yang sudah lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak tinggal diam menghadapi kebijakan terbaru pemerintah.
Mereka menyiapkan berbagai langkah untuk mengawal perjuangan guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik) dalam menggapai status aparatur sipil negara (ASN).
BACA JUGA: Persaingan Seleksi CPNS 2023 Bakal Ketat, Penyelesaian Honorer Masih jadi Fokus
Menurut Dewan Pembina Forum Honorer Nonkategori 2 Indonesia (FHNK2I) Jawa Timur Nurul Hamidah, pihaknya terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam mengawal perjuangan rekan-rekannya yang belum menjadi PPPK.
"Terus terang kami para pengurus FHNK2I yang telah menjadi PPPK tetap memikirkan kawan-kawan dan anggota yang masih tercecer belum terangkat ASN," kata Nurul kepada JPNN.com, Kamis (26/1).
BACA JUGA: Honorer Non-K2 Minta Syarat Pendataan Dipermudah, Bisa Ikut Seleksi PPPKÂ
Dia mengungkapkan selama ini mereka terus berupaya memandu seluruh anggotanya dan memberikan bantuan melalui pengurus lainnya, yang memiliki loyalitas serta kesempatan berjuang.
Nurul menegaskan mereka tetap mengawal dan berkomunikasi menyampaikan persuratan kepada pemda dan pihak-pihak terkait. Memberikan semangat kepada honorer pun terus dilakukan.
BACA JUGA: Tolak Outsourcing, Pimpinan Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Ajak Demo, Setujukah?
"Kami ingin agar kawan-kawan honorer tetap menguatkan persatuan dan tetap memberikan dukungan kepada pemerintah agar memberikan putusan solusi terbaik," ujar dia.
Kebijakan outsourcing sangat menghantui sebagian besar honorer. Mereka berharap kebijakan tersebut tidak terjadi.
Nurul percaya pemerintah akan mengedepankan rasa kemanusiaan, apalagi akan ada solusi ke depan yang menguntungkan semua pihak.
"Alhamdulillah, kami bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat maupun daerah. Kami senang mendengar kabar baik dari hasil koordinasi MenPAN-RB dan asosiasi pemda pada 18 Januari," ucap dia.
Semoga hasil rapat koordinasi tersebut bisa menenangkan anggota FHNK2I serta honorer seluruh Indonesia.
Nurul menegaskan pengurus forum non-K2 siap mengawal bersama PGRI sebagai organisasi besar yang mewadahi para guru di Indonesia.
Dia mengimbau honorer tetap mendukung dan percaya kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan serta status para honorer.
Begitu juga para wakil rakyat di pusat maupun daerah akan terus mengawal perjuangan honorer. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer Dihapus 2023? Prof Zainuddin Maliki Ingatkan Utang Budi Pemerintah
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Mesyia Muhammad