jpnn.com, JAKARTA - Para pimpinan honorer K2 tenaga teknis administrasi mengajak untuk berdemo lagi.
Ajakan demo ini sebagai penolakan atas pengalihan 264 jabatan ke outsourcing, padahal di situ banyak diisi honorer K2.
BACA JUGA: Ketum Honorer K2 Menolak Outsourcing, Tuding Pemerintah Tidak Serius Mengatasi Masalah
Ketua Forum Honorer K2 Provinsi Maluku Utara Said Amir mengungkapkan banyak tenaga teknis administrasi yang tumbang karena surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Alex Denni tertanggal 7 Oktober.
Dalam surat tersebut, KemenPAN-RB meminta agar 264 jabatan yang mencakup petugas kebersihan, sopir, penjaga keamanan dialihkan ke outsourcing.
BACA JUGA: Kritik Pedas Pentolan Honorer K2 kepada MenPAN-RB Azwar Anas, Sangat Kecewa, Marah
KemenPAN-RB juga meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak memasukkan ke dalam database honorer.
"Ini banyak honorer K2 tenaga teknis administrasi yang sudah masuk data akhirnya dikeluarkan. Yang belum didata, oleh BKD ditolak memasukkan datanya karena adanya surat dari pusat itu," kata Said Amir kepada JPNN.com, Kamis (13/10).
BACA JUGA: Hanya 3 Jabatan Prioritas PPPK 2022, Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Galau, Ingat Anak Istri
Dia menegaskan tidak manusiawi kalau semua honorer disamaratakan, karena honorer K2 dirugikan.
Pengabdian puluhan tahun dibalas mekanisme outsourcing.
"Kebijakan yang gila, bukannya dikasi penghargaan malah dibuang," ujarnya.
Atas tindakan yang semena-mena ini, Said menyerukan seluruh honorer K2 tenaga teknis administrasi turun ke jalan.
Sudah cukup lama honorer K2 tidur, sekarang waktunya bangun dan melek.
"Ayo lihat, nasib honorer K2 di ujung tanduk," tegasnya.
Said mendesak DPR RI jangan hanya diam. Komisi II harus memanggil MenPAN-RB Azwar Anas untuk mempertanyakan masalah honorer K2.
Dia melanjutkan jangan hanya manis di bibir, tetapi palsu.
"Ayo wakil rakyat jangan diam saja melihat kebijakan MenPAN-RB Azwar Anas yang semena-mena ini," ujarnya.
Seruan untuk demo juga disampaikan Eko Mardiono, pengurus pusat Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I).
Dia menegaskan sudah cukup lama honorer K2 berdiam diri. Sudah saatnya membela hak-haknya
Eko mengaku sejak awal sudah menduga pernyataan MenPAN-RB Azwar Anas bahwa akan fokus menuntaskan masalah honorer hanya menarik simpati.
Dalam perkembangannya malah mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada honorer K2.
"Menteri Anas seharusnya fokuskan kepada honorer K2. Lah, ini semuanya didata, bahkan yang baru kerja satu tahun. Begitu membeludak, honorer K2 disingkirkan, edan!," tegasnya.
Dia pun menyerukan agar seluruh honorer K2 terutama tenaga teknis administrasi bersatu melawan ketidakadilan ini.
Bagi honorer K2 yang sudah menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK diminta ikut membantu perjuangan.
"Jangan cuek dong, ingat kawan seperjuangan masih banyak yang belum selamat," pungkas Eko Mardiono. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad