jpnn.com - JAKARTA – Para pelamar seleksi PPPK guru 2022, mulai dari prirotas satu atau P1 hingga P4, sudah pasti berdebar-debar menunggu pengumuman yang dijanjikan paling lambat 10 Maret 2023.
Gambaran jadwal pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022 itu sebelumnya disampaikan dua pejabat penting di dua kementerian yang berbeda.
BACA JUGA: BKN Beri Info Terbaru soal Pengumuman PPPK Guru 2022, P1 sampai P4 Siapkan Mental
Keduanya, yakni Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Prof Nunuk Suryani dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Alex Dennis.
Keduanya sama-sama mengabarkan bahwa hasil seleksi PPPK Guru 2022 akan diumumkan paling lambat 10 Maret 2023.
BACA JUGA: Seluruh Guru Honorer jadi PPPK pada 2024, Selamat Tinggal Gaji Rp 1,6 Juta
Hari ini, Senin, sudah tanggal 6 Maret. Hingga pagi ini belum juga ada pengumuman dan mungkin esok hari para pelamar kategori P1 hingga P4 melakukan hal yang sama: mengintip portal gurupppk.kemdikbu.go.id dan sscasn.bkn.go.id untuk mengecek apakah sudah ada pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022.
Jika pengumuman benar-benar dirilis sebelum 10 Maret, maka masih ada optimisme program 1 juta PPPK Guru bisa dikejar hingga 2024.
BACA JUGA: Kalau Hasil Seleksi PPPK Guru 2022 Diumumkan 10 Maret, Kok Jadwal dari BKN Belum Nongol Ya?
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim pernah menyebutkan, lebih dari 293 ribu guru honorer telah diangkat menjadi aparatur sipil negara melalui program ASN PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
“Lebih dari 293 ribu guru honorer sudah diangkat menjadi ASN melalui program ASN PPPK yang kami selenggarakan bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah,” kata Menteri Nadiem di Jakarta, Kamis (23/2).
Saat raker dengan Komisi X DPR pada 12 April 2022, Mas Nadiem mengatakan dirinya tidak pernah menjanjikan akan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi PPPK.
Nadiem mengatakan hal tersebut merespos anggota Komisi X DPR RI Elnino M.Husein Mohi yang mempertanyakan pengadaan PPPK guru 2021 yang hanya terakomodasi 293 ribu lebih.
Angka ini, menurut pria kelahiran 30 Oktober 1974 itu, jauh dari jumlah 1 juta PPPK guru yang dijanjikan Mas Nadiem.
Namun, Nadiem merasa tidak ada satu pun ucapannya yang menjanjikan pengadaan 1 juta guru PPPK.
Menteri kelahiran 4 Juli 1984 itu mengatakan, yang dijanjikan adalah pemerintah punya cukup kapasitas anggaran sampai 1 juta PPPK, tetapi harus lolos seleksi dan formasi.
"Sepuluh dua puluh kali saya bilang, kalau cuma 20 persen yang lolos ya, cuma segitu dari 1 juta PPPK," ujar Nadiem saat itu.
Begitu juga, lanjut Nadiem, kalau yang lulus dan lolos hanya 50 persen. Sejumlah itu juga yang diangkat menjadi PPPK.
Terlepas dari apa yang disampaikan Mas Nadiem, program 1 juta guru PPPK juga terkendala sikap pemerintah daerah atau pemda.
Adalah fakta bahwa tidak sedikit pemda yang ogah-ogahan mengajukan usulan formasi PPPK Guru.
Sebagian mengajukan usulan formasi yang minim, jauh dari kuota yang disediakan Panselnas CASN.
"Usulan formasi PPPK 2022 dari pemda hanya 40,9 persen dari total kebutuhan 781.844," ujar Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Prof Nunuk Suryani, saat masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt), pada 7 November 2022.
Ketum PGRI Prof Unifah: Masih Kurang 500 Ribu
Terkait program 1 juta guru PPPK, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (Ketum PB PGRI) Prof Unifah Rosyidi menyampaikan penilaian.
Dia bilang, capaian program pengangkatan 1 juta Guru PPPK hampir tercapai separuhnya.
"Sebenarnya yang baru terekrut resmi 300-400-an (ribu, red.). Masihlah sekitar 500 ribu kekurangannya," kata Ketua Umum PB PGRI Prof. Unifah Rosyidi di sela Konferensi Kerja Provinsi IV PGRI Jateng Masa Bakti XXII yang berlangsung di Universitas PGRI Semarang (Upgris), Semarang, Minggu (5/3).
Perempuan kelahiran 5 April 1962 itu menyatakan, program satu juta guru sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama mengenai pembukaan formasi bagi guru PPPK.
Prof Unifah bercerita tentang sikap Mendikbudristek Nadiem Makarim yang punya komitmen kuat mewujudkan program 1 juta PPPK Guru.
"Waktu HUT PGRI kemarin (Ke-77), Mendikbud di sini (Semarang, red.) dengan Presiden Joko Widodo, menyatakan jika satu juta enggak selesai maka akan diambil alih di pusat," kata Prof Unifah, dikutip dari Antara.
Lebih lanjut Unifah mengatakan, PGRI sebagai orgasisasi yang menaungi profesi guru, berkomitmen untuk mengawal dan mengingatkan Nadiem Makarim untuk konsisten merealisasikan pernyataannya.
"Tugas kami di organisasi mengawal dan mengingatkan beliau (Mendikbud, red.) untuk konsisten dengan statemen itu," kata Unifah.
Selama ini, kata dia, PGRI di daerah juga terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk menuntaskan program satu juta guru PPPK tersebut.
"PGRI di daerah, misalnya Jateng berkomunikasi dengan gubernur, PGRI kabupaten/kota berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Dengan dialog-dialog," ujar Unifah.
Sementara itu, Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi menambahkan, jumlah guru yang sudah direkrut sebagai PPPK saat ini baru sekitar 300 ribu, dan tahun ini mungkin bertambah menjadi 500 ribu.
"Sisanya masih 500 ribuan. Ya, jumlah yang banyak. Untuk Jateng, terutama SMA dan SMK yang agak berat. Formasinya hampir terpenuhi. Namun, jumlah yang (memenuhi) PG (passing grade) banyak," kata mantan Rektor Upgris tersebut. (antara/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Disiapkan 1 Juta Formasi CPNS dan PPPK, Menggiurkan Honorer
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu