jpnn.com - JAKARTA - Tim Pelayanan Advokasi untuk Perdamaian dan Keadilan (Padma) Indonesia dan Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM) kembali menyoroti kinerja Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT). Terutama berkaitan dengan pembiaran penanganan berbagai kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang marak terjadi di NTT.
Saat Audiensi dengan Komisi III DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa, Selasa (19/7), Direktur Padma Indonesia, Gabriel Sola mengatakan Provinsi NTT sudah didaulat menjadi Provinsi Darurat perdagangan orang (human trafficking).
BACA JUGA: Rematch: Jokowi Vs Prabowo di 2019
Semestinya, kata Gabriel, upaya pencegahan dan penanganan dilakukan secara tanggap darurat pula, baik oleh instansi pemerintah, para aparat penegak hukum maupun lembaga penyelenggara negara lainnya.
Secara khusus, Gabriel menyoroti kinerja buruk Polda NTT terhadap persoalan tersebut yang sudah menelan beberapa korban nyawa namun minim penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum bagi para pelaku yang sudah jelas ditetapkan tersangka menjadi catatan kritis serta tuntutan, karena hal itu merupakan bentuk pembiaran.
BACA JUGA: Ingat! TNI juga Bertugas Berantas Teroris
Dengan adanya pembiaran penanganan TPPO dan lemahnya penegakan hukum di NTT, menurut Gabriel, maka sulit untuk mengatasi dan meminimalissasi realita darurat perdagangan orang di NTT. Bahkan sebaliknya akan berdampak buruk dan kian masif.
“Penegakan hukum menjadi salah satu langkah konkrit penting selain upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi. Sebagai corong aspirasi masyarakat di tingkat Pusat, diharapkan agar Komisi III dapat mengambil langkah solutif bersama pihak Bareskrim dan Mabes Polri untuk segera menindaklanjuti tuntutan ini kepada Polda NTT dan lembaga penegak hukum lainnya,” tegas Gabriel.
BACA JUGA: Anak Buah Bu Susi Pastikan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tepat Sasaran
Senada dengan Gabriel, Juru Bicara Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM), Guche Montero mendorong reformasi di tubuh Polri khususnya Polda NTT. Pasalnya, Polda NTT dianggap tidak menunjukkan kinerja yang responsif terhadap situasi darurat human trafficking.
“Lemahnya kinerja Polda NTT harus menjadi atensi serius untuk Komisi III DPR RI agar mendorong reformasi di tubuh Polda NTT," tegas Guche.
Menurut Guche, sejak tahun 2010 hingga sekarang dengan situasi darurat perdagangan orang, kinerja Polda NTT sama sekali tidak menunjukkan wajah penegakan hukum yang diharapkan masyarakat di tengah maraknya persoalan kemanusiaan dengan korban nyawa menjadi bukti nyata.
"NTT sudah darurat kemanusiaan. Penanganan TPPO yang kian berlarut-larut membuktikan peran Negara (Polda NTT) telah gagal dalam penegakan hukum. Jika hal ini terus dibiarkan, maka realita kemanusiaan di NTT menjadi penyakit menular yang sulit dihapuskan,” tandas Guche.
Merespons hal ini, Desmond Mahesa dan beberapa anggota Dewan yang hadir berkomitmen untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di tingkat Dewan dalam waktu dekat. Selanjutnya, Komisi III DPR RI akan berkoordinasi dengan pihak Bareskrim dan Mabes Polri untuk segera menindaklanjuti kepada pihak Polda NTT.
“Dalam waktu dekat kami akan menggelar RDP untuk mengakomodir hal ini. Upaya lain yang akan dilakukan oleh Komisi III DPR RI yakni turun langsung ke lapangan (NTT),” kata politikus dari Fraksi Partai Gerindra ini.
Untuk diketahui, dalam rapat resmi tersebut, tidak dihadiri oleh anggota Dewan khususnya dari daerah Pemilihan NTT yang ada di komisi III DPR RI.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TNI Terlibat Dalam Memberantas Teroris, TB Hasanuddin Bilang Begini
Redaktur : Tim Redaksi