jpnn.com - JAKARTA - Ekonom Dradjad H Wibowo menganggap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama telah membuat pernyataan yang membahayakan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sebab, gubernur yang beken disapa dengan panggilan Ahok itu telah menempatkan peserta tax amnesty sebagai pengemplang pajak.
Dradjad mengatakan hal itu terkait penyataan Ahok yang menuding Sandiaga S Uno -calon wakil gubernur DKI dari Partai Gerindra dan PKS- sebagai pengemplang pajak. “Komentar tersebut salah kaprah dan bisa menimbulkan stigma negatif pada peserta tax amnesty,” ujar Djadjad melalui layanan pesan singkat, Selasa (4/10).
BACA JUGA: Yuk, Jelajahi Situs Warisan Underwater UNESCO di Labuan Bajo
Mantan kepala Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) Badan Intelijen Negara (BIN) itu menyayangkan tax amnesty yang merupakan program penting justru dijadikan amunisi dalam pemilihan gubernur DKI. Sebab, pernyataan Ahok ke Sandiaga sama saja menempatkan pengusaha sebagai pengemplang pajak.
Baca juga: Jleb!!! Inilah Serangan Terbaru Ahok ke Sandiaga
BACA JUGA: Kemendagri Diminta Sisihkan Anggaran untuk Akomodasi Usulan Dewan
Dradjad pun mengingatkan Ahok bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowo) juga berlatar belakang pengusaha. “Apakah perusahaan milik keluarga Pak Jokowi juga mengemplang pajak karena ikut tax amnesty?” ujarnya.
Dradjad menambahkan, tax amnesty adalah kesempatan bagi negara dan pembayar pajak untuk bersama-sama memperbaiki sistem perpajakan. Taruhannya bahkan APBN kita, yang berarti pembiayaan pembangunan.
BACA JUGA: Top! Polisi Sri Lanka Pengin Belajar Penanganan Terorisme dari Polri
Karenanya, Dradjad menyebut komentar Ahok soal Andiaga malah merugikan kepentingan negara. Sebab, imbasnya adalah semakin banyak warga negara yang tak mau ikut tax amnesty ketimbang dianggap pengemplang pajak.
“Karena beliau punya pendukung, termasuk di kalangan menengah. Masih banyak di antara mereka yang belum mau ikut tax amnesty. Dengan komentar Pak Ahok, mereka makin yakin untuk tidak ikut tax amnesty, dengan alasan tidak mau dituduh sebagai pengemplang pajak,” ujar Dradjad.
Mantan anggota Komisi Keuangan dan Perpajakan DPR itu pun menyarankan Ahok untuk mengajak rakyat pembayar pajak ikut tax amnesty. “Tax amnesty ini bukan untuk konglomerat saja, ini untuk kita semua,” pungkas mantan wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggaran Batal Dipangkas, Kemendagri Kebut Pencetakan e-KTP
Redaktur : Tim Redaksi