jpnn.com, MAMUJU - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Hatta Kainang minta pemerintah memprioritaskan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Permintaan itu disampaikan Pak Hatta merespons kebijakan penghapusan honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada 2023.
BACA JUGA: Konon Ini Kejadian Sebelum Anak Anggota DPR Babak Belur Dihajar di Tol
Melalui kebijakan itu, pemerintah ingin mengoptimal kinerja para PNS untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya dikerjakan pegawai berstatus kontrak alias honorer.
Oleh karena itu, Pak Hatta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar memprioritaskan para honorer dalam rekrutmen PPPK, apalagi mereka selama ini telah membantu tugas pemerintah.
BACA JUGA: 2 Oknum Polisi Terlibat Penganiayaan, Irjen Asep Suhendar Meradang
"Utamakan tenaga honorer dalam pengangkatan PPPK. Jangan sampai tenaga honorer dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut," ucap Hatta.
Dia juga meminta ada solusi tepat lainnya bagi tenaga honorer selain diangkat menjadi PPPK.
BACA JUGA: Semua Honorer di Daerah Ini Diupayakan Jadi PPPK atau CPNS
"Jangan biarkan tenaga honorer jadi pengangguran," ujarnya.
Menurut Hatta, Pemprov Sulbar harus berinovasi dalam menyikapi kebijakan pemerintah soal penghapusan honorer.
Hatta berharap ribuan tenaga honorer tidak menimbulkan masalah baru jika mereka diputus kontrak kerjanya.
"Oleh karena itu, Pemprov Sulbar harus menyusun rencana yang bisa menjadi solusi bagi mereka," kata Hatta Kainang. (ant/fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam