jpnn.com, JAKARTA - Tokoh masyarakat Papua Freddy Numberi mengatakan Presiden Joko Widodo harus bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah.
Caranya dengan memproses permasalahan HAM yang terjadi selama ini di Bumi Cenderawasih.
BACA JUGA: Jangan Kaitkan Penetapan Tersangka Veronica Koman dengan Pekerjaannya
"Kami mau supaya ditindaklanjuti, supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama kepada Presiden Jokowi bahwa dia serius mau menyelesaikan masalah-masalah masa lalu di Papua," ujar Freddy di Jakarta, Sabtu.
BACA JUGA : WNI di AS Rencanakan Aksi Serentak untuk Papua
BACA JUGA: Kalau Lobi-lobi Bagus, Asing Dalang Rusuh Papua Bisa saja Dibawa ke Sini
Freddy mengatakan banyak masyarakat Papua yang memiliki kenangan pahit di masa lalu atas sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi, antara lain di Kabupaten Nduga, Wamena, dan Wasior.
Freddy meminta agar Pemerintah Jokowi tetap memegang komitmen untuk memproses kasus-kasus tersebut hingga proses ke pengadilan.
BACA JUGA: Sudah 21 Kabupaten di Papua Kembali Mendapat Layanan Internet
"Saya pikir kalau komitmen begitu mudah-mudahan setelah tidak ada masalah lagi, pilpres sudah selesai, kita mau supaya ditindaklanjuti," ucap Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.
BACA JUGA : Panglima TNI Berbicara dari Hati ke Hati dengan Tokoh Lintas Agama Papua
Terkait tentang adanya demo anarkis yang terjadi di Papua belakangan ini, Freddy meminta agar pemerintah mengajak perwakilan dari tujuh wilayah adat dan budaya di Papua dan Papua Barat untuk berdialog.
Ketujuh wilayah tersebut adalah Mamta, Saereri, Ha’anim, Bomberai, Domberai, La Pago, dan Mee Pago.
Freddy berharap pemerintah bisa mengakomodir seluruh aspirasi yang diutarakan oleh seluruh perwakilan wilayah agar mengetahui apa yang sebenarnya menjadi keinginan masyarakat Papua.
"Biarlah mereka bicara, nanti dari sana setelah disaring dengan baik oleh tim, inilah bahannya, ketemu untuk bicara dengan Presiden. Apapun dia hasilnya harus disampaikan kepada presiden," ucap dia.
Lebih lanjut Freddy juga mengatakan pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkret untuk mengembangkan wilayah Papua, salah satunya dengan mengevaluasi otonomi khusus.
Menurut dia, saat ini otonomi khusus tidak berjalan dengan baik lantaran kurang adanya sinergi antara pemda dan pemerintah pusat.
"Jangan salahkan daerah, pusat pun harus introspeksi diri, apa yang belum kita lakukan dalam konteks pengawasan dan pendampingan terhadap uang yang diturunkan. Jadi tidak boleh saling menyalahkan agar masyarakat tidak menjadi korban dan akhirnya mereka demonstrasi ribut-ribut karena mereka sebagai korban," ujar Freddy. (fathurrochman/ant/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menurut MUI, Inilah Program yang Harus Diprioritaskan di Papua
Redaktur & Reporter : Natalia