jpnn.com - JAKARTA – Presiden Joko Widodo disarankan menghukum menteri di Kabinet Kerja yang membuat gaduh dan tidak taat kebijakan.
Menurut Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, ada tiga kemungkinan menteri berbuat gaduh. Pertama, menteri-menteri tersebut memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda, harus terepresentasikan dengan membuat kegaduhan-kegaduhan politik dan mendapatkan atensi publik.
BACA JUGA: Anggota DPRD Tersangka UPS Digarap Bareskrim
“Masing-masing memiliki target yang berbeda yang mana menekankan kepentingan-kepentingan yang tidak sinergis dan saling bertabrakan,” ujar Muradi, Selasa (24/11).
Kedua, lanjut dia, manajemen pengelolaan isu dan informasi di internal kabinet tidak berjalan dengan baik serta yang ketiga, konsolidasi kabinet tidak dalam performa yang baik.
BACA JUGA: Kritik Jokowi, Si Oneng Dukung Buruh Mogok Nasional
“Ketiganya secara faktual terlihat dan tersaji ke publik,” katanya.
Artinya, menurut Muradi, ada oknum anggota kabinet yang memiliki agenda kepentingan berbeda dengan tujuan dari pemerintahan ini. Ditambah pula manajemen pengelolaan isu dan informasi tidak berjalan optimal dan karena itu konsolidasi kabinet juga tidak cukup baik.
BACA JUGA: HEBAT: Santri Bela Negara Berperan Mengembalikan Kejayaan Maritim
Hal penting yang harus dilakukan oleh presiden adalah membentuk gugus tugas internal yang khusus mengelola isu dan kebijakan yang akan dibicarakan dan dibuat.
“Gugus tugas itu ada pada ring 1 presiden, yakni Sekretariat Negara, Sekretariar Kabinet dan Kantor Staf Kepresidenan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, presiden harus menegakkan wibawanya dengan menghukum menteri-menteri yang dianggap tidak taat pada kebijakan yang dibuat dan akan dikendalikan manajemen isu kabinetnya oleh tim gugus tugas tersebut.
“Hukumannya mulai ditegur, dipanggil hingga kemungkinan diberhentikan,” katanya.
Ia juga meminta presiden harus sigap dalam membaca pergerakan informasi dan pemberitaan sehingga setiap hal yang bergulir bisa dikendalikan dengan baik dan mampu mengikat anggota kabinetnya untuk tertib dalam menyampaikannya ke publik.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Banyak yang Nggak Percaya Saya Pandai, Tanya Guru Kimia Saya
Redaktur : Tim Redaksi