jpnn.com - TIMIKA - Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (SPKEP) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Mimika prihatin dengan bergulirnya isu perpanjangan izin pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi makanan empuk buat politikus Tanah Air.
Mereka dengan tegas meminta kaum oportunis politik di seluruh tanah air, tidak lagi mempolitisasi masalah tersebut.
BACA JUGA: Memalukan, Oknum DPRD Kuansing Disergap saat Asyik Main Judi Song
"Isu perpanjangan kontrak Freeport telah menjadi sarana bagi politisi untuk menekan pemerintah. Akibatnya, pemerintah Indonesia tak kunjung menyetujui kontrak Freeport untuk melakukan kegiatan pertambangan sampai 2041 sesuai kesepakatan dalam kontrak karya II. Kaum oportunisme politik di Jakarta, menyebut PT Freeport sudah melakukan penambangan selama 48 tahun di Tanah Papua, akan tetapi masyarakat Papua tetap miskin, terutama masyarakat di sekitar wilayah tambang," ujar Ketua DPC SPSI Kabupaten Mimika, Virgo H Solossa, seperti dilansir Radar Timika, Senin (21/12).
Virgo menantang dengan sebuah pertanyaan. "Bagaimana jika Freeport tidak ada di Papua, apakah saudara-saudara kami tersentuh atau merasakan pembangunan oleh pemerintah? Atau apakah pemerintah dapat membangun infrastruktur di sekitar area tambang seperti sekarang ini?” kata Virgo.
BACA JUGA: Dana Insentif Ketua RT Diduga Banyak Disunat
Dia mengungkap, keberadaan tambang raksasa PT Freeport di Papua khususnya di Kabupaten Mimika, sesungguhnya sangat penting bagi keberlangsungan masa depan pekerja beserta keluarga, masyarakat maupun pemerintah daerah.
Tak terbayangkan apa jadinya Kabupaten Mimika dan Papua jika perusahaan asal Amerika Serikat itu tiba-tiba berhenti beroperasi hanya karena sikap para kaum oportunis politik yang telah mengganggu sikap pemerintah pusat terhadap pemberian izin perpanjangan operasi tambang bagi Freeport.
BACA JUGA: Senangnya.. Uang Saku Kunker Anggota DPRD Naik 3 Kali Lipat
“Kami yakin bahwa Presiden Joko Widodo menyadari betul hal ini. Untuk itu kami minta para oportunisme politik di Jakarta segera menghentikan politisasi status perpanjangan izin usaha PT Freeport, karena bukan kalian yang nanti merasakan dampaknya, tetapi kami para pekerja beserta keluarga kami dan masyarakat Papua secara khusus dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah hidup bekerja dan berkarya di Tanah Papua,” tandasnya.
Selain itu, politisasi status perpanjangan kontrak Freeport juga dikhawatirkan berdampak terhadap perpanjangan izin ekspor jilid IV, dimana izin ekspor jilid III akan segera berakhir pada tanggal 25 Januari 2016. Menurut Virgo, apabila izin ekspor tersebut tidak lagi diperpanjang, maka sudah tentu manajemen Freeport akan melakukan efisiensi.
Dampaknya, Freeport hanya bisa melakukan pengolahan konsentrat dalam negeri yaitu di Gresik sebesar 40 persen. Sehingga secara otomatis 60 persen aktivitas operasi tambang akan dihentikan sementara.
“Akibat dari efisiensi itu, akan berdampak terhadap kelangsungan hidup pekerja secara langsung, dan juga berdampak terhadap lembaga-lembaga penerima manfaat langsung maupun tidak langsung,” katanya.
Adapun dampak tersebut, lanjut Virgo, mulai dari kelangsungan hidup 29.243 pekerja ditambah 87.702 keluarga pekerja yang menggantungkan nasib terhadap keberlangsungan operasi PT Freeport.
Berikut kelangsungan program kesehatan masyarakat tahun 2015 yang didanai PT Freeport, di antaranya 141.628 orang pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM), dan 65.000 orang memeriksakan kesehatan di Klinik Umum dan spesialis.
Selain itu, Freeport juga berperan dalam skala sekitar 70 persen untuk mendukung penurunan kasus malaria dalam tiga tahun terakhir (2011-2014) dan 96 persen angka keberhasilan pengobatan TB di klinik CHD (Standar WHO). Kemudian kelangsungan bantuan pendidikan, di antaranya pengelolaan empat asrama beasiswa, pengelolaan kelanjutan beasiswa bagi 8.814 mahasiswa di dalam negeri, dan pengelolaan kelanjutan beasiswa bagi 67 mahasiswa di luar negeri.
Tidak itu saja, Freeport juga berperan langsung bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk kelangsungan program ekonomi berbasis desa, di antaranya bantuan usaha untuk 4.180 kelompok usaha dengan total anggaran Rp 45 Miliar, dan pendampingan usaha kecil menengah sebanyak 165 pengusaha. Kelangsungan pengembangan masyarakat berbasis desa itu antara lain pengelolaan sekitar 20 hektare lahan kakao, 35,7 hektar lahan kopi, serta mendukung modal usaha 80.000 ayam peternak dan 18.43 ton tangkapan ikan pertahun.
“Belum lagi soal PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dimana Freeport berpengaruh terhadap 91 persen PDRB Kabupaten Mimika dan 65 persen PDRB Provinsi Papua,” kata Virgo.
Menyikapi hal itu, PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika yang membawahi 30 Pimpinan Unit Kerja menyampaikan 8 poin pernyataan sikap seperti tercantum di bawah ini. (mix/adk/jpnn)
8 Pernyataan Sikap PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika
1. Meminta dengan tegas kepada Kaum Oportunis Politik di seluruh Tanah Air untuk tidak Mempolitisasi Status Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan PT Freeport Indonesia.
2. Meminta dengan tegas Presiden Joko Widodo beserta para Menteri terkait agar dapat melibatkan Pemerintah Provinsi Papua dalam pembicaraan menyangkut Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan PT Freeport Indonesia untuk periode 2021-2041 dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
3. Meminta dengan tegas kepada Presiden Joko Widodo beserta para Menteri terkait untuk segera menyiapkan izin Perpanjangan Export jilid IV periode Januari-Juni 2016.
4. Guna menyikapi pernyataan pada Poin (2) tersebut di atas, maka dengan ini kami meminta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD) Mimika untuk segera membentuk Pansus dengan melibatkan semua elemen pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Mimika.
5. Bahwa setelah Pansus sebagaimana dimaksud pada poin (4) terbentuk, maka segera melakukan koordinasi kepada Gubernur Provinsi Papua.
6. Bahwa guna menyikapi pernyataan pada poin (2) dan (5) tersebut di atas maka dengan ini kami meminta kepada Gubernur Provinsi Papua untuk segera dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur perwakilan daerah, DPRP, MRP, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Akademisi, Pekerja, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan unsur-unsur lain yang dipandang perlu secara transparan.
7. Bahwa setelah tim sebagaimana dimaksud pada poin (6) terbentuk, maka selanjutnya di bawah kepemimpinan Gubernur Papua, tim segera bertemu dengan Presiden RI guna meminta segera mengeluarkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan kepada PT Freeport Indonesia untuk periode 2021-2041, dengan semangat PT Freeport Indonesàa harus menjadi berkat dan bermanfaat bagi Tanah Papua berserta seluruh insan yang hidup di atasnya.
8. Apabila semua pihak sebagaimana dimaksud dalam poin (1-7) tidak diindahkan, dan pada akhirnya PT Freeport Indonesia melakukan langkah-langkah efisiensi sebagai akibat dan arogansi Kaum Oportunisme Politik dan juga Pemerintah sehingga berdampak terhadap kelangsungan hidup Pekerja beserta Keluarganya, dan juga berdampak terhadap penerima manfaat langsung dan tidak langsung, maka kami PC SPKEP SPSI Kab Mimika beserta seluruh PUK SPKEP SPSI dan Anggota kami akan menggalang dukungan seluruh penerima manfaat baik langsung dan tidak langsung untuk melakukan aksi besar-besaran baik di Timika, Provinsi Papua, bahkan sampai di Pusat Pemerintahan Indonesia di Jakarta
BACA ARTIKEL LAINNYA... Door...Paha Ajudan Kapolres Cilegon Ditembus Timah Panas Pistol Ajudan Kapolres Serang
Redaktur : Tim Redaksi