jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan menilai demokrasi di era Presiden Joko Widodo mundur.
Dia mengatakan, kalau di era pemerintahan sebelumnya, independensi partai politik itu 100 persen. Kondisi itu tidak pernah terjadi di era sekarang ini.
BACA JUGA: Gerindra: Ini Sudah Final, Kami Tidak Mungkin Menerima
“Sekarang ini kondisi beberapa politik itu tidak tahu apa statusnya dan terjadi dualisme. Ini tidak bagus untuk demokrasi,” kata Syarif saat diskusi “Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” di gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/10).
Syarif mengatakan, persoalan seperti ini harus segera diselesaikan.
BACA JUGA: Kemenhub Gelar Sosialisasi Rancangan Revisi PM.26 di 7 Kota
Jangan sampai ada keberpihakan pemerintah dalam masalah dualisme partai politik.
Dia mengatakan, biarkan partai politik menjalankan sistem yang betul-betul sehat dan seusai dengan demokrasi yang diinginkan bersama.
BACA JUGA: Peredaran Obat Ilegal Semakin Marak
“Mudah-mudahan ini diselesaikan secepatnya sehingga orientasinya adalah betul-betul untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Selain demokrasi, Syarif juga menyoroti persoalan penegakan hukum di era Jokowi.
Syarif mengatakan, penegakan hukum masih terlihat tidak sesuai dengan nawacita yang diikrarkan Jokowi.
Dalam poin kedua nawacita, dia menyebut, pemerintah tidak absen dalam mengelola pemerintahan dan secara efektif secara demokrasi maupun transparansi.
Karena itu, Syarif mendorong pemerintah dalam pemberantasan korupsi benar-benar dilakukan secara tegas dan tidak ada keberpihakan.
“Dan betul-betul jangan ada intervensi. Mudah-mudahan saja tidak ada intervensi,” ungkap anggota Komisi I DPR itu.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andras Hugo Pareira mengatakan, berdasarkan beberapa survei memang indikator pembangunan demokrasi di era Jokowi pada 2016 itu mengalami penurunan sedikit.
“Tapi dibandingkan dengan 2013 ke 2014 itu tetap naik di atas 70 persen yang sebelumnya 63 persen,” katanya dalam kesempatan itu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, apa yang dilakukan era Jokowi yang kelihatannya kerja, kerja dan kerja tidak langsung dirasakan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur tidak memberikan dampak langsung ke masyarakat. Padahal, sudah mengambil porsi besar dalam APBN.
Seharusnya, dengan pembangunan infrastruktur memberikan multiplier effect seperti di lapangan pekerjaan, dan subsektor mulai dari industri besi, semen, baja, perbankan.
“Dalam tiga tahun ini apa yang dijanjikan Jokowi perlu dievaluasi termasuk proyek infrastruktur yang makan biaya besar, padat modal, tapi tidak menimbulkan implikasi langsung di kesejahteraan,” jelasnya dalam kesempatan yang sama. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Pengin Terpilih Lagi? Ini Saran Burhanuddin Muhtadi
Redaktur & Reporter : Boy