jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Wahyudi Winarjo menilai Rini Soemarno sudah tak pantas lagi duduk di Kabinet Kerja sebagai menteri badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, percakapan anytara Rini dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir soal proyek di BUMN yang melibatkan kerabatnya telah mencoreng citra Presiden Joko Widodo.
Wahyudi mengatakan, langkah paling pas yang harus ditempuh presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu adalah mencopot Rini. “Rini wajib diberi sanksi berat, taruhlah di-reshuffle atau ditegur langsung oleh presiden,” kata Wahyudi, kepada wartawan, Minggu (6/5).
BACA JUGA: Soal Rekaman Bu Rini, Gerindra Minta Jokowi Libatkan KPK
Menurutnya, pencopotan Rini juga akan memudahkan aparat penegak hukum yang bakal menelisiknya dalam dugaan patgulipat bagi-bagi proyek BUMN. Terlebih, penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi harus didahulukan ketimbang kasus lain. “Tentu dengan tidak menggugurkan upaya penegakan hukum,” cetusnya.
Wahyudi lantas merujuk pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang mengaku sedang mencari kejelasan tentang rekaman pembicaraan antara Rini dengan Sofyan. Menurut Wahyudi, lembaga antirasuah itu harus menelusuri adanya dugaan korupsi berupa bagi-bagi fee.
BACA JUGA: KPK Harus Selidiki Motif Percakapan Rini - Sofyan
Terlebih, Rini dalam rekaman itu juga menyebut dua kakaknya. “Jika pembicaraannya bagi-bagi fee, tentu merugikan citra kabinet serta citra presiden,” ujar Wahyudi.(srs/JPC)
BACA JUGA: Soal Rekaman Bu Rini, Jokowi Harus Lakukan Ini
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Jokowi, Mau Sampai Kapan Pertahankan Bu Rini?
Redaktur : Tim Redaksi