jpnn.com, KOLAKA UTARA - Ini bukan baliho calon kepala daerah. Ukuran sekitar 2X3 meter, dengan warna sangat mencolok. Terpasang tegak, tepat di sudut jalan Desa Pohu Kecamatan Rante Angin, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.
Isinya deretan angka-angka duit yang merinci rencana penggunaan dan penerimaan Dana Desa tahun 2017. Total yang tertera adalah hampir 800-an juta.
BACA JUGA: Ini Langkah Kemendagri Meminimalkan Celah Korupsi Dana Desa
Biar warga saya tahu, Dana Desa (DD) ini dipakai untuk apa saja. Supaya transparan,” kata Ansar, sang Kades.
Hanya dengan cara ini, ia bisa secara terbuka bertanggung jawab terhadap publik. Tahun ini, anggaran DD itu ia fokuskan ke pengembangan infrastruktur, yang ia sebut alokasinya mencapai 60 persen dari duit negara itu. Kalau urusan laporan resminya, nanti akan dibuat dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
BACA JUGA: Tegas, Mendagri Copot Bupati Pamekasan Tangkapan KPK
Hanya saja, lanjut dia, kendala soal pemanfaatan DD yang kerap membingungkannya menyangkut anggaran yang diperuntukkan pada item pemberdayaan saja karena terkadang meski sudah dianggarkan namun tidak bisa digunakan.
"Yang pemberdayaan ini yang kalang kabut. Saya pikir ini banyak dialami kades lain. Sebaiknya ini dibahas bersama agar jelas, bagaimana itu pemberdayaan,” katanya.
BACA JUGA: Dana Desa Rawan Diselewengkan, Kemendes Gandeng Polri
Apa yang dilakukan Ansar dengan memasang baliho berisi rincian anggaran DD itu memang mulai banyak dilakukan kepala desa di Sultra.
Anggota DPRD Kolaka Utara, Ansar Ahosa mengatakan, publikasi lewat baliho itu tidak lantas bebas penyimpangan.
“Kalau terkait transparansi sih oke, tapi apakah itu berarti sudah bebas penyelewengan. Belum tentu,” katanya.
Ketua Komisi I yang membidangi Pendidikan dan Pemerintahan ini menegaskan, yang harus digarisbawahi yakni kesesuaian LPJ dengan realisasi di lapangan.
Menurut dia selama ini ada banyak temuan pihaknya dimana penggunaan DD tidak sesuai fakta lapangan dengan laporan.
"Pihak Bawasda yang harus benar-benar mengawasi secara maksimal karena banyak yang tidak sesuai,” katanya mengingatkan.
Apa yang dikhawatirkan legislator dari Kolut itu bisa saja ada benarnya. Faktanya, kecurangan terhadap penggunaan DD ini sudah ditemukan di Konawe Kepulauan (Konkep).
Laporan penggunaan dana desa di daerah itu tahun 2016 lalu ditemukan banyak masalah, bahkan bisa dipastikan ada dugaan kerugian negara. Pemeriksaan Inspektorat menunjukan demikian.
“Modusnya, penggunaan dana antara laporan tidak sesuai dengan realitas lapangan,” kata Kepala Inspektorat Konkep, Mohammad Yakup kemarin.
Itu diperkuat dengan hasil pemeriksaan administrasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Sultra.
"Tetapi kami belum bisa ekspos saat ini. Kami tunggu dulu hasil pemeriksaan 10 desa lagi yang ada di Kecamtan Wawonii Selatan dan Utara baru kita rampungkan untuk diekspos," kata Yakup saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (9/8).
Saat ini, kata dia, pihaknya sudah memeriksa 80 desa yang tersebar di Pulau Wawonii. Dari seluruh desa itu ditemui berbagai kejanggalan pengelolaan DD-nya. "Kami akan berikan dulu pembinaan untuk desa-desa yang bermasalah. Kalau kerugian negara harus dikembalikan," tegas mantan Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Konkep itu.
Jika di Konkep sudah ada indikasi awal pelanggaran pengelolaan Dana Desa (DD), di Buton sudah benar-benar ketahuan. Dua tahun terakhir tercatat dua kepala desa melakukan penyelewengan DD, yakni Kepala Desa (Kades) Warinta tahun 2015 dan Kades Kakenaue di 2016.
Informasi itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Buton, Alimani. Kedua Kades itu sudah dan sedang diproses hukum.
Makanya, lanjut dia, pada penyaluran DD tahap satu yang baru dilakukan akhir Juli 2017 ini, dua desa tersebut belum dicairkan karena administrasinya masih bermasalah.
"Hanya 81 desa yang telah menerima DD tahap satu. Dua desanya lainnya, belum bisa," katanya. Kata dia, total DD yang tahap satu yang telah disalurkan pada 81 desa sekitar Rp 40 miliar. (ahi/rus/min/hel)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tepuk Tangan! Dana Desa Naik 100 Persen
Redaktur & Reporter : Soetomo