jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta menyoroti kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dengan Prancis dalam rangka membangun pusat data nasional Indonesia.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, bukan tidak mungkin negara lain seperti Korea, Tiongkok dan Amerika Serikat akan berlomba-lomba menaruh data center di Indonesia jika Kemenkominfo menggandeng Prancis.
BACA JUGA: Menkominfo Sebut Pers Indonesia Lulus dari Hoaks
Sukamta mengatakan, Indonesia merupakan dengan populasi besar. Di samping itu, jumlah kelas menengah Indonesia juga sangat besar dan punya daya beli luar biasa.
"Apalagi di tengah situasi yang resesi ekonomi seperti ini, tentu Indonesia akan menjadi sangat menarik. Itu dari sisi ekonomi saja, belum dari sisi keamanan negara," ujarnya dalam diskusi bertema RUU Perlindungan Data Pribadi, Dapatkah Data Warga Terlindungi? di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/8).
BACA JUGA: Aneh, Pemerintah Mau Bangun Pusat Data Nasional dengan Dana Asing
Sebelumnya Duta Besar Prancis untuk Indonesia Olivier Chambard menemui Menkominfo Johnny G Plate di Jakarta pada pertengahan Juli lalu.
Menurut Johnny, pertemuannya dengan Ambasador Prancis itu untuk membahas tiga kerja sama dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia, yakni pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), Improvement on Television Transmitting Stations (ITTS) dan Proyek Satelit Satria.
BACA JUGA: Jokowi Ingin Indonesia Punya Data Center
Menurut Sukamta, keamanan negara di era digital sekarang ini tidak hanya menyangkut soal pertahanan yang berkaitan dengan tugas-tugas TNI. Oleh karena itu dia mempertanyakan kebijakan Kemenkominfo yang mengizinkan negara asing membuat data center di Indonesia.
"Bantuannya ini hanya uang cash diberikan, terus semuanya diserahkan ke Pemerintah Indonesia, atau bantuan teknologi, atau apa sebetulnya? Tidak ada makan siang gratis, pasti ada maunya," katanya.
Wakil ketua Fraksi PKS di DPR itu mengatakan, semestinya kepentingan nasional dinomorsatukan. Oleh karena itu Sukamta mengingatkan pemerintah bijaksana dalam mengelola negara.
"Jangan memberi ruang kepada kepentingan-kepentingan asing untuk masuk, karena data center itu salah satu infrastruktur sangat penting," ungkapnya.
Dia mengaku tidak tahu secara teknis isi kesepakatan antara Kemenkominfo dan Prancis terkait masalah tersebut. "Itu tentu pasti harus didalami, tetapi bahwa bukan hanya Prancis, sudah muncul Korea Selatan, mungkin sebentar lagi China, mungkin sebentar lagi Amerika, ini menarik untuk kita dalami," katanya.
Pada kesempatan sama anggota Komisi I DPR Christina Aryani mengaku mengetahui rencana pembangunan pusat data Indonesia yang dikerjasamakan dengan Perancis justru dari media massa. Legislator Golkar itu pun mempertanyakan hal-hal yang melatarbelakangi kerja sama tersebut.
"Apa yang melatarbelakangi, apakah kita tidak punya cukup kemampuan secara finansial untuk mengoperasikan atau mendirikan sendiri?" katanya.
Aryani menambahkan, Komisi I DPR akan menanyakan hal tersebut kepada Kemenkominfo. "Apakah memang yang kita butuhkan hanya karena teknologi, lalu ada hal-hal lain yang diatur dalam kerja sama ini, tentunya ini akan menjadi perhatian kami di Komisi I," kata Christina.(boy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy