Pak SBY, Tolong Ingat Sudah Bukan Presiden Lagi...

Senin, 31 Agustus 2015 – 06:16 WIB
Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan penerusnya, Joko Widodo di Istana Negara. Foto: dokumen JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Saran yang disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tentang cara-cara mengatasi pelemahan rupiah dan memburuknya perekonomian nasional ternyata malah berbuah cibiran. Sebab, Presiden RI keenam RI itu dituding hendak mendikte pemerintahan saat ini yang berada di bawah komando Jokowi.

Lagi-lagi, suara nyinyir tentang pernyataan SBY itu datang dari anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun. Menurutnya, SBY yang sengaja menggelar jumpa pers justru bukan untuk memberi saran, melainkan mengarahkan pemerintahan Jokowi.

BACA JUGA: Kejagung Takut Gatot Nyanyi?

Misbakhun bahkan menyebut ketua umum Partai Demokrat itu masih menempatkan diri sebagai penguasa. “Saya melihat SBY masih post power syndrome, merasa dirinya masih presiden,” ujar Misbakhun di Jakarta, Minggu (30/8).

Simak juga di sini: Beri Saran ke Jokowi soal Ekonomi, SBY Diingatkan Jangan Bergaya Presiden Lagi

BACA JUGA: Pramuka Daki Puncak Tertinggi di Pulau Bangka

Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun. Foto: dokumen JPNN.Com

BACA JUGA: SDM Desa Kurang Terlatih, Ini yang Dilakukan Menteri Marwan

Misbakhun mengakui, sah-sah saja SBY memberikan pernyataan ke publik untuk memberi saran maupun mengkritisi pemerintahan saat ini. Namun, kata politikus muda yang beken sebagai inisiator pengungkapan kasus bailout Bank Century itu, SBY mestinya juga memahami etika politik dengan tidak menunjukkan diri ke publik sebagai orang yang berpengalaman karena selama dua periode memimpin pemerintahan.

Misbakhun menegaskan, faktanya selama kepemimpinan SBY juga banyak masalah. “Justru selama pemerintahan SBY adalah pemerintahan yang punya banyak masalah. Jadi janganlah cuci tangan seperti ini," ulasnya.

Selain itu Misbakhun juga mengatakan, jika SBY memang serius ingin membantu pemerintahan Jokowi tentunya bisa mendayagunakan para kader PD di DPR. Sebab, SBY sebagai ketua umum PD bisa memerintahkan kader-kadernya di DPR untuk membantu pemerintahan saat ini dalam menghadapi masalah ekonomi.

Terlebih, kata Misbakhun, saat ini ketua FPD adalah Edhia Baskoro Yudhoyono yang tak lain putra SBY. Dengan demikian SBY pun bisa memperjuangkan ide-idenya melalui FPD sebagai pemilik kursi terbanyak keempat di DPR.

“Sebagai ketua umum partai kan bisa mengerahkan anggota FPD di DPR untuk mengawasi pemerintahan dan bahkan membantu pemerintah mencari solusi. Atau malah jangan-jangan tidak percaya dengan anaknya sendiri (Ibas, red) yang memimpin Fraksi PD di DPR,” kata Misbakhun.
   
Sebelumnya, Kamis (27/8) malam lalu SBY menggelar jumpa pers yang disiarkan langsung oleh sebuah televisi swasta nasional. Dalam jumpa pers itu SBY memberi saran-saran tentang resep mengatasi masalah ekonomi ke pemerintahan Jokowi.

SBY mengakui bahwa banyak ahli ekonomi di dalam pemerintahan saat ini. Namun, ia juga berharap agar saran-saran yang berdasar dari pengalamannya sebagai presiden dua periode bisa bermanfaat.(ara/JPNN/JPG)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pekan Ini, Kemendagri Tetapkan 12 Nama Penjabat di Sumut


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler