jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, pemerintah mendengar aspirasi masyarakat yang menolak usul tentang penunjukan perwira tinggi (pati) Polri sebagai penjabat (Pj) gubernur di provinsi yang mengalami kekosongan kepala daerah karena pilkada. Menurutnya, pemerintah terus mencermati kondisi masing-masing daerah seiring pelaksanaan Pilkada 2018.
"Aspirasi rakyat sudah ditangkap pemerintah. Pemerintah tidak buta dan tuli. Pemerintah mendengar aspirasi rakyat dan tahu kondisi wilayah masing-masing seperti apa," ujar Wiranto di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pilkada Serentak 2018, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (20/2).
BACA JUGA: Yakin Habib Rizieq Pulang? Pak Wiranto Cuma Bilang Begini
Mantan Panglima ABRI itu menambahkan, jika usul tentang penunjukan petinggi Polri menjadi Pj gubernur menimbulkan reaksi di tengah masyarakat, maka pemerintah tidak akan menyetujuinya. Selanjutnya, pemerintah akan menempuh opsi lain untuk pengisian Pj gubernur.
"Kalau ada kebijakan yang menimbulkan reaksi dari masyarakat, itu tentu didengarkan dan dilaksanakan. Untuk Jawa Barat dan Sumatera Utara sudah dipertimbangkan, akan ada kebijakan lain nanti yang akan dilakukan pemerintah," ucapnya.
BACA JUGA: Inilah Kebutuhan Logistik untuk Pilkada 2018 di 171 Daerah
Sebelumnya dua nama petinggi Polri sebelumnya disebut-sebut bakal menjadi Pj Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Yakni Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen M Iriawan yang diusulkan menjadi Pj gubernur Jawa Barat, serta Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin untuk mengisi Pj gubernur Sumatera Utara.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Ketua KPU Beber Kendala yang Dihadapi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berapa Jumlah Pemilih di Pilkada Serentak 2018?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang