Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, sebaiknya Komisi III DPR melakukan system urut kacang agar dalam memilih pengganti Jimly
BACA JUGA: DPD Minta UU Susduk Tak Langgar UUD 1945
"Sehingga tidak perlu membuang waktu dan anggaran untuk melakukan proses seleksi dari awal," ujar Eva di gedung DPR RI, Selasa (7/10).Eva menambahkan, penggunaan system nomor urut untuk mencari pengganti Jimly menjadi perlu dilakukan mengingat berbagai pertimbangan seperti tanggal 24 Oktober nanti DPR sudah memasuki masa reses
"Jadi sistem urut kacang lebih baik demi efisiensi dan waktu yang mepet
BACA JUGA: Agung Usul RUU Pornografi Segera Disahkan
Secara logika dengan waktu yang sempit ini juga sulit dilakukan proses rekruimen dari awal dan demi menjaga keseimbangan keputusan maka lebih cepat lebih baik sehingga keputusan yang harus diambil tidak ditunda-tunda," tegasnya.Eva justru menyesakan keputusan Jimly mundur secara tiba-tiba dari hakim MK
BACA JUGA: Bea Cukai Antisipasi Dampak Krisis AS
"Padahal pada saat kita melakukan rekruitmen dahulu kita sudah mengikuti keinginannya agar dirinya tidak lagi harus melakukan fit and proper test sampai kami pun oleh DPP diperintahkan untuk memilihnya at any costIni kan menyebabkan ongkos politik tinggi dan ongkos proses yang mahal," tambahnya.Eva mensinyalir, akan banyak pejabat-pejabat yang mundur dari jabatannya karena mendekati Pemilu"Dari sejak reformasi menjelang pemilu selalu begini para pejabat pada ikutan mundar yang mungkin memiliki hitung-hitungan politik sendiriIni sangat mengganggu kinerja pemerintahan dan negara," imbuhnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR SoeriptoPolitisi PKS ini bahkan sangat menyesalkan mundurnya Jimly"Yang jadi ganjalan, dulu DPR bela-belain dia (Jimly) sampai-sampai mengizinkan Jimmly tidak mengikuti fit and proper test calon anggota MKKita ingin tahu sekarang, kenapa dia mundur?" ucapnya.
Soeripto mengharapkan, jangan sampai hal tersebut menjadi preseden buruk karena bisa saja anggota MK lainnya ataupun pejabat tinggi Negara ikut-ikutan mundur"Baru diangkat sebulan, mundurKe depan, kita akan buat kontrak politik supaya yang demikian itu tidak terjadiKita akan panggil Jimmly untuk tanyakan alasannya mundur," kata Soeripto(ara/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Soroti Lemahnya Diplomasi Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi