jpnn.com, JAKARTA - Kasus kerugian negara dari perusahaan asuransi pelat merah, Jiwasraya, telah membuat gempar publik Indonesia setahun belakangan ini.
Akibat perkara tersebut, kerugian keuangan negara dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terbongkar mencapai Rp 16 triliun lebih.
BACA JUGA: Pengacara Benny Tjokro Curiga BPK Ingin Melindungi Tersangka Jiwasraya Lainnya
Namun, perbincangan mengenai proses hukum pengungkapan kasus Jiwasraya hingga kini terus menjadi diskursus menarik dari berbagai sudut pandang.
Salah satunya dari pengamat hukum Universitas Bung Karno, Ibnu Zubair, yang mengatakan, secara penelusuran hukum sebenarnya tidak berimbang juga bila hanya menggunakan pasal-pasal dalam pidana.
BACA JUGA: Dirut Jiwasraya Bakal Temui Nasabah, Bahas Apa?
"Apakah memang terdakwa yang telah divonis oleh majelis hakim, seperti Benny Tjokro salah satunya yang populer, memang murni melakukan pelanggaran pidana saja? Sedangkan kegiatan yang dilakukan (Benny Tjokro) adalah transaksi bisnis dengan Jiwasraya;" ujar Ibnu Zubair, di Jakarta, Kamis (18/3).
Menurut Ibnu Zubair, dalam skandal Jiwasraya memerlukan kecermatan dari penegak hukum, apakah pada persoalan tersebut memang terjadi tindak pidana korupsi dari hubungan bisnis kedua belah pihak.
BACA JUGA: PT DKI Nilai Eks Direktur Jiwasraya Tak Layak Dihukum Seumur Hidup
"Atau sebetulnya yang muncul adanya kerugian negara Rp 16 triliun disebabkan kegagalan bisnis. Kalau faktornya akibat kegagalan bisnis, tentu saja tidak boleh dengan pendekatan hukum pidana prosesnya," ucap Ibnu Zubair yang juga Direktur Eksekutif Law Monitoring Indonesia (LMI Centre).
Oleh sebab itu, Ibnu Zubair menuturkan, penegak hukum perlu juga menggunakan telaah aspek hukum bisnis atau asuransi saat menelisik kasus Jiwasraya.
"Jangan hanya terpaku pada hukum pidana saja dalam memproses pelaku saat itu seperti Benny Tjokro. Problematikanya, dalam perkara Jiwasraya juga menyentuh kegiatan bisnis maupun asuransi. Sehingga seluruh kajian hukum perlu digunakan guna membongkar kerugian negara sebesar itu," kata Ibnu Zubair.
Ibnu Zubair menyebutkan, jika seluruh pendekatan hukum diterapkan agar membuka tabir Jiwasraya lebih menyentuh ke mana, maka akan ikut mendongkrak kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan Indonesia. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil