jpnn.com, SEMARANG - Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha membeberkan cara untuk mengatasi serangan siber di era teknologi yang saat ini tengah berkembang.
Salah satunya dengan cara mengajak masyarakat untuk ikut aktif menjaga ketahanan nasional, terutama dari serangan bentuk ancaman perang asimetris.
BACA JUGA: Gandeng Foksi, BSSN Gelar Kuliah Umum dan Talkshow Literasi Keamanan Siber
"Seiring dengan perkembangan teknologi siber, bangsa Indonesia perlu juga mengamankan wilayah baru ini," kata Pratama di Semarang, Rabu (12/10).
Dia menjelaskan sebelum teknologi informasi berkembang saat ini, model sistem pertahanan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya sudah ada.
BACA JUGA: Gus Muhaimin Dorong BSSN Lebih Serius Lagi Memperkuat Sistem Keamanan Siber
Dia mengatakan pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata) itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Sekarang ini, lanjut dia, Kementerian Pertahanan (Kemhan) membuat kembali wajib militer dengan harapan hankamrata itu bisa terwujud.
BACA JUGA: Pakar Keamanan Siber Dukung Presiden Jokowi dan DPR Revisi Pasal Karet UU ITE
Dengan demikian, ada pendidikan fisik dan mental keindonesiaan.
"Nah, untuk keamanan siber ini masuk ke mana? Tentu perlu dibicarakan banyak pihak," kata Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC itu.
Dia berpendapat keamanan siber bisa saja masuk dalam kurikulum pendidikan wajib militer dari Kemhan.
Selain itu, harus ada upaya serius lewat kurikulum, sehingga sudah masuk sejak jenjang pendidikan menengah atas.
Menurut Pratama, yang cukup unik dari keamanan pertahanan siber adalah kemampuan sumber daya manusia (SDM) siber di luar TNI/Polri, BSSN, dan Badan Intelijen Negara (BIN) sangat banyak.
Oleh karena itu, dia menilai perlu merangkul dan mengajak para ahli teknologi informasi untuk membangun hankamrata di ranah siber.
Hal itu mengingat rumus utamanya adalah pertahanan tersebut mengajak sebanyak mungkin partisipasi rakyat.
"Apalagi dalam perang siber, tidak bisa lagi kekuatan yang dimiliki negara bertarung sendiri," katanya.
Dia menekankan hal itu merupakan kerja bersama, sehingga semua pemangku kepentingan perlu duduk bareng agar jangan sampai tumpang-tindih.
Minimal mengajak masyarakat bagaimana memberantas hoaks dan judi online bersama.
Di satu sisi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memberikan sistem pelaporan dan masyarakat bisa memantau sejauh mana mereka menindaklanjuti pelaporan.
Setelah masyarakat terbiasa melakukan kerja sama pelaporan hoaks dan kejahatan siber lainnya, menurut dia, akan mudah untuk mengajak masyarakat memahami dan ikut menjadi partisipan dalam pertahanan siber di Tanah air.
"Era siber memang tidak mudah memastikan ada tidaknya perang nyata. Hal ini berbeda dengan perang fisik, satu pihak secara militer sudah mengerahkan kekuatannya," ungkap Pratama Persadha. (Antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pakar Keamanan Siber Sebut 91 Juta Data Akun Tokopedia Bocor
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian