BACA JUGA: Susno Tegaskan Tak Ada Testimoni
Alasannya, karena anggaran di daerah yang seharusnya digunakan untuk mengurangi angka kemiskinan, justru banyak terserap untuk membayar gaji dan tunjangan PNS.Idealnya kata Hamid, untuk menurunkan angka kemiskinan, anggaran gaji dan tunjangan untuk PNS hanya menyerap 30 persen saja dari APBD
Namun yang terjadi, kata Hamid, justru sebaliknya
BACA JUGA: BPS Rekrut 700.000 Petugas Sensus
Hampir di seluruh daerah di Indonesia, 70 persen anggaran justru terserap hanya untuk belanja pegawai saja"Padahal substansi dari APBD adalah untuk kesejahteraan masyarakat
BACA JUGA: Penyidik KPK Minta Maaf ke Amrun
(Makanya) sudah saatnya pemerintah tidak lagi menaikkan gaji PNSBahkan kalau perlu, menghentikan penerimaan PNS di daerahSudah ada daerah yang mencobanya, dan ternyata berhasil menaikkan kesejahteraan rakyat, seperti di Jembrana, Bali," jelas Hamid pula(afz/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Politisi Demokrat Diistimewakan KPK?
Redaktur : Tim Redaksi