Pakar Sebut Kebijakan Penghentian Siaran Televisi Analog di Jabodetabek Kurang Tepat

Rabu, 09 November 2022 – 19:15 WIB
Ilustrasi: Siswa Taman Kanak-Kanak (TK) saat menonton siaran televisi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Pakar komunikasi digital Anthony J. Leong mengomentari kebijakan pemerintah menghentikan siaran televisi analog atau analog switch off (ASO) di wilayah Jabodetabek, sejak 2 November lalu.

Anthony menilai momentum penerapan kebijakan tersebut kurang tepat.

BACA JUGA: Soal Lembaga Penyiaran Swasta Tak Mau Ikuti Aturan, Tifatul: Ditutup Saja Izinnya

Pasalnya, proses penerapan kebijakan masih belum memadai.

Anthony lantas meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan penerapan ASO tersebut.

BACA JUGA: 5 Manfaat & Keuntungan Migrasi TV Analog ke TV Digital, Fokus Poin 3 ya

"Saya kira pemerintah harus membenahi kebijakan digitalisasi, karena masih jauh dari kata memadai," ujar Anthony dalam keterangannya, Rabu (9/11).

Menurut Anthony, siaran televisi analog selama ini merupakan sumber informasi utama bagi masyarakat kecil, terutama pada daerah-daerah yang akses internetnya masih kurang memadai.

BACA JUGA: Soal Rencana Tuntutan Hary Tanoesoedibjo, Begini Respons Terbaru Mahfud MD

Ketua HIPMI Digital Academy ini lebih jauh mengatakan kebijakan digitalisasi pada dasarnya sangat baik.

Terutama untuk mendorong digitalisasi di Indonesia.

Hanya saja, waktu penerapan kebijakan tersebut dinilai kurang tepat karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah terlebih dahulu.

Kebijakan tersebut juga dinilai memberatkan masyarakat, karena harus membeli perangkat Set Top Box (STB) agar dapat menikmati siaran televisi digital.

Pandangan senada sebelumnya dikemukakan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT).

HT memperkirakan ada sekitar 60 persen penduduk Jabodetabek yang masih menggunakan TV analog.

"Secara timing, kondisi ekonomi sebagian masyarakat kurang baik saat ini, karena terimbas pandemi," kata HT, seperti dikutip dari akun Instagram terverifikasi HT, @hary.tanoesoedibjo.

HT menyebut pihak yang diuntungkan dengan kebijakan pemerintah menerapkan ASO hanya pihak pabrik atau penjual STB.

Sementara masyarakat di wilayah Jabodetabek harus merogoh kocek untuk membeli STB agar dapat menonton siaran televisi. (gir/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dukung ASO, Dirjen Bina Adwil Terus Sosialisaikan Migrasi TV Digital


Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler