jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Riant Nugroho mengungkap alasan mengapa hasil tes tersebut tak boleh dibuka. Sebab, itu merupakan kebijakan kelembagaan.
Novel Baswedan sebelumnya mempertanyakan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK tidak dibuka ke publik.
BACA JUGA: Mahasiswa Desak Polemik TWK Pegawai KPK Disudahi
“Jadi, kebijakan dari organisasi yang melakukan pengetesan. Ini lebih kepada kebijakan kelembagaan, bukan kepada kebijakan publik," ujar Riant kepada wartawan, Senin (14/6).
Riant yang merupakan pengamat kebijakan publik itu menyampaikan, TWK memang bisa tergolong kebijakan publik. Namun, hasil tesnya merupakan kebijakan kelembagaan.
BACA JUGA: Kata Pengamat Alasan Hasil TWK Tidak Bisa Dibuka ke Publik
Dia lantas menyarankan agar pimpinan KPK mengirim surat kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan verifikasi ulang.
Menurutnya, verifikasi tersebut dilakukan agar untuk memeriksa tes TWK tersebut.
BACA JUGA: Polemik TWK Pegawai KPK Belum Usai, Fahri Hamzah Bilang Begini
"Publik enggak boleh melihatnya, karena ini bukan ranah publik tapi ranah kelembagaan," ucap Riant.
Riant juga menyebut telah melakukan tes diri mengerjakan soal-soal TWK. Menurutnya, dia mendapatkan skor rendah karena tak belajar terlebih dahulu.
"Kenapa rendah, karena itu berhubungan dengan isi ujian yang sejarah semua. Sehingga kalau yang hari-hari bekerja sebagai senior officer itu tidak begitu memperhatikan hal-hal kesejarahan," kata dia. (cuy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan