jpnn.com - JAKARTA - Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FH UI) Melli Darsa menilai paket-paket kebijakan ekonomi yang dicetuskan pemerintahan Presiden Joko Widodo tak akan berdampak signifikan dalam menarik investasi jika tanpa dibarengi kepastian hukum. Sebab, investor juga butuh kepastian hukum untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Mennurut Melli, paket-paket kebijakan itu belum tentu efektif menarik investor karena mereka masih menanti kepastian. “Mereka justru wait and see," katanya dalam diskusi bertajuk "Bedah 3 Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah: Menuju Regulasi Investasi yang Menarik dan Berkeadilan" yang digelar Iluni FH UI di Jakarta, Jumat (16/10).
BACA JUGA: Menteri Saleh: Pasar Alkes di Indonesia Capai Rp7 Triliun
Dalam diskusi yang dihadiri Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro itu Melli juga mengatakan, kebijakan ekonomi harus terintegrasi dengan kepastian hukum. Karenanya, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah harus dibarengi dengan kebijakan untuk menciptakan kepastian hukum.
Melli menambahkan, kepastian hukum berarti berlaku bagi semua kalangan. Salah satu kunci kepastian hukum adalah kualitas aparatur pemerintahan.
BACA JUGA: Ekonomi tak Menentu, 250 Pekerja Dirumahkan
“Jika kebijakan ekonomi pemerintah tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas aparat penegak hukum dan infrastruktur hukum, maka kebijakan ekonomi ini bukan kebijakan yang memenuhi rasa keadilan," tutur Melli.
BACA JUGA: Fadel Muhammad Minta Suku Bunga KUR Diturunkan Lagi
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro. Foto: dokumen JPNN.Com
Bambang Brodjonegoro tak memungkiri pentingnya kepastian hukum bagi investor. "Kepastian hukum, infrastruktur dan tenaga kerja menjadi pertimbangan bagi investasi, para investor," katanya.
Karenanya, lanjut Bambang, paket kebijakan yang dicetuskan pemerintah untuk menarik investasi juga memuat deregulasi dan debirokratisasi. Karenanya, kata Bambang, justru saat ini Indonesia dalam posisi bagus untuk berinvestasi.
"Ada kebijakan dimensi jangka pendek berupaya mengatasi perlambatan ekonomi dan daya beli. Kebijakan jangka menengah terkait deregulasi dan jangka panjang terkait menciptakan sektor unggulan baru," katanya.(ara/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aset BUMN Konsorsium Bakal Disita, Jika...
Redaktur : Tim Redaksi