'Paksa' KPK Datang, DPR Kembali Kirim Panggilan

JAKARTA - Menyusul dua kali penolakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas undangan rapat konsultasi dari pimpinan DPR, Wakil Ketua DPR Pramono Anung memastikan bahwa lembaganya segera melayangkan surat untuk ketiga kalinya.

"Mekanismenya memang seperti ituAda surat pertama, kedua dan ketiga

BACA JUGA: Rara Ngaku Tak Kenal Nurpati dan DYL

Surat pertama dan kedua sudahUntuk melayangkan surat ketiga buat KPK, makanya pimpinan DPR rapat internal siang ini," tegas Pramono Anung, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (29/9).

Termasuk soal kapan surat tersebut akan dilayangkan, itu sangat ditentukan oleh hasil rapat internal pimpinan DPR, ungkap politisi PDI-P itu.

Selasa (27/9), lanjutnya, KPK tidak memenuhi undangan rapat Pimpinan DPR dengan alasan sibuk menjalankan kegiatan yang sudah dijadwal

BACA JUGA: Honorer Sebelum Januari 2005 Prioritas Diangkat CPNS

Hari ini, juru bicara Johan Budi beralasan ketidakhadiran Pimpinan KPK hari ini karena alasan undang-undang yaitu anggota dan Pimpinan KPK dilarang bertemu dengan pihak yang berperkaraSebab, KPK saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar).

"Terhadap alasan terakhir, sulit untuk kita terima karena yang mengundang adalah Pimpinan Dewan secara institusi, bukan perseoarangan

BACA JUGA: BPOM Grebek Industri Kosmetik Ilegal

Dan, yang akan rapat adalah Pimpinan Dewan dengan Pimpinan KPKAnggota Banggar tidak terlibat di dalamnya," ujar Pramono.

Selain itu, imbuh dia, posisi Pimpinan Dewan tidak tengah berperkara dengan KPKSehingga KPK tidak melanggar UU jika menghadiri undangan rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR tersebut.

Menjawab pertanyaan soal sanksi bagi KPK jika pada akhirya memang tidak memenuhi panggilan DPR? Pramono menjelaskan memang tidak sanksiIni dilakukan dalam upaya membangun semangat saling menghormati dan memahami atas tugas dan kewajiban masing-masing lembaga negara dan undangan ini dapat dipandang sebagai upaya untuk membangun komunikasi antarlembaga negara yang ada," tukasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK tak Datang, DPR Tersinggung