PAN Mulai Wacanakan Reshuffle Kabinet

JAKARTA - Bukan tidak mungkin akan ada reshuffle kabinetPasalnya, partai koalisi pendukung pemerintahan SBY- Boediono sudah menyatakan dukungannya bila presiden mengevaluasi para menteri

BACA JUGA: Pelantikan Wako Belum Jelas, PNS Resah

  
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa yang juga Menko Perekonomian tidak mempersoalkan bila menteri harus dinilai setiap tahun"Presiden memiliki hak untuk melakukan evaluasi

BACA JUGA: Bergulir, Interpelasi Sikap RI terhadap Malaysia

Kami setuju bahwa menteri harus dievaluasi dan presiden memiliki kewenangan akan hal ituNamun, bukan atas desakan dari pihak luar," kata Hatta kepada Indopos (grup JPNN) di sela-sela acara buka puasa bersama kader PAN di kediamannya, kompleks perumahan menteri di Jalan Widya Chandra, Jakarta, Minggu (22/8) malam.
  
Menurut Hatta, evaluasi tahunan memang diperlukan untuk semakin memotivasi kerja menteri lebih baik lagi pada tahun berikutnya

BACA JUGA: Kinerja Kurang Memuaskan, Asman Dilengserkan

Namun, jika terjadi reshuffle, Hatta pun menyatakan tak keberatanEvaluasi maupun reshuffle, sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presidenKami, sekali lagi, sebagai mitra tidak berkeberatan akan hal itu," jelasnya"
  
Lalu, ketika disinggung rapor merah yang diberikan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) kepada kader PAN yang menjabat, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Patrialis Akbar, Hatta dengan tegas menolak hal itu dijadikan patokan"Kader PAN telah melakukan pekerjaan yg terbaikKalau kemarin diheboh-hebohkan Patrialis Akbar, itu terjadi karena tidak ada dananyaMungkin anggarannya belum turun, sedangkan kinerja cukup baikBukan saya membelaSaya kira presiden memiliki informasi akan hal itu," kilahnya.
  
Sebelumnya, usul adanya reshuffle di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II diutarakan kader Partai Golkar Indra JPiliangDia mendesak Presiden SBY agar me-reshuffle menteri yang tak becus bekerjaHal itu terkait dengan laporan evaluasi dari UKP4 beberapa waktu lalu.

"Menteri-menteri yang kinerjanya buruk harus diberikan punishment, jangan dikasih reward-reward terusApalagi, presiden sudah berjanji akan melakukan evaluasi setiap tahunKalau ditemukan yang tidak performed, ya harus di-reshuffle," kata Indra.(dil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Rombak Pimpinan Alat Kelengkapan