jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak semua lapisan masyarakat terutama para tokoh dan aktor politik agar menahan diri untuk tidak memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 demi tujuan politik pribadi dan kelompoknya.
Dia mengimbau agar seluruh elemen bangsa mendukung kebijakan PPKM Darurat yang masa berlakunya diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Apalagi di tengah momentum Iduladha, spirit berkurban hendaknya dijadikan momentum serta daya dorong spiritualitas dan kebangsaan.
BACA JUGA: Warga Tolak Jenazah Korban Covid-19 di Ogan Ilir, Kapolres Langsung Turun Tangan
"Sikap berkurban salah satunya dapat diwujudkan dalam sikap membunuh ego dan kepentingan politik pribadi dan kelompoknya demi kepentingan masyarakat dan bangsa yang lebih besar," ujar Basarah di Jakarta, Rabu (21/7).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR itu mengatakan demokrasi memang mengakomodasi perbedaan pendapat dan sikap kritis dalam berpolitik. Tetapi, saat bangsa menghadapi pandemi Covid-19 ini, setiap elite politik hendaknya menunjukkan sikap kenegarawan.
BACA JUGA: Anies Pengin Satpol PP DKI Diberi Kewenangan Penyidikan, Sahroni: Idenya Berlebihan
Sikap itu menurut Basarah, bisa diwujudkan dengan menjaga kekompakan untuk mencari solusi bersama mengatasi pandemi, ketimbang melakukan kapitalisasi politik untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.
Untuk hak itu, lanjutnya, bangsa ini dapat mengambil hal baik dari praktik politik di negara New Zealand yang juga terdapat kekuatan oposisi baik dari unsur masyarakat maupun di partai politik.
BACA JUGA: Menurut Ruhut, Ada Menteri Berani Mendahului Luhut Pandjaitan, Waduh
Namun, begitu bangsanya menghadapi pandemi Covid-19, baik pemerintah maupun kekuatan dan partai oposisi sama-sama kompak mencari solusi bersama.
"Mereka tidak saling menyalahkan apalagi menyerang pemerintah, tetapi saling memberi masukan dengan sikap kenegarawanan mereka. Mengapa kita tidak meniru hal baik dari mereka," ucapnya.
Ajakan serupa juga disampaikan ketua DPP PDIP itu kepada mereka yang terlibat dalam pemerintahan baik di pusat maupun daerah agar lebih kompak dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya.
Akan ironis jika orang-orang di dalam pemerintahan tidak kompak mengatasi pandemi Covid-19, termasuk dalam penyampaian komunikasi publik mereka.
"Pemerintah daerah juga hendaknya kompak menaati kebijakan pemerintah pusat, mulai dari konsisten menerapkan PPKM sampai melakukan sosialisasi vaksinasi dan distribusi bantuan sosial pemerintah," ujar Basarah.
Dia menambahkan, kebijakan pemerintah pusat tidak akan efektif jika tidak dikerjakan oleh aparatur di bawahnya hingga tingkat daerah. Kondisi itu, kata Basarah, tentu berbahaya bagi keselamatan rakyat dan ketahanan negara.
BACA JUGA: MS Kaban Desak MPR Mengadili Jokowi, Ruhut: Stres
Ahmad Basarah juga mengajak para pejabat publik untuk dapat menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan bantuan sosial pemerintah pusat dalam delapan program mengatasi ekses sosial ekonomi akibat pandemi covid 19 ini dengan baik dan benar.
Kedelapan program bansos itu masing-masing Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar para ibu hamil, Balita, siswa SD sampai SMA, kaum disabilitas, serta Lansia.
Kemudian, program Kartu Sembako bulanan; program bantuan beras langsung 10 kilogram; program Bantuan Sosial Tunai (BST); program Kuota Internet untuk siswa dan tenaga pendidik; program Diskon Tarif Listrik; Program Kartu Prakerja; serta program Insentif Usaha Mikro sebesar Rp 1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro.
BACA JUGA: Jokowi Sampaikan Kabar Buruk, Pakai Frasa ‘Bahaya Besar Mengancam’
Semua program bansos itu menurutnya hanyalah contoh dari kerja keras pemerintah pusat mengatasi pandemi Covid-19. Oleh karena itu, rakyat jangan khawatir.
"Jika semua ini disampaikan para elite pemerintahan pusat dan daerah bersama para pemuka agama serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya dengan cara gotong royong, saya yakin Indonesia akan segera keluar dari krisis pandemi ini," pungkas Ahmad Basarah. (*/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam