jpnn.com - Dalam cerita mitologi Yunani Pandora adalah wanita cantik ciptaan Dewa Zeus yang dikirim ke dunia untuk dinikahi oleh Epimetheus.
Dalam pesta pernikahan itu Zeus menghadiahkan sebuah kotak kecil yang cantik dan indah, dengan satu pesan jangan sesekali membuka kotak itu.
BACA JUGA: Aset Raja Abdullah Diumbar, Yordania Benarkan Isi Pandora Paper
Namun, Pandora malah menjadi penasaran. Ia lupa akan larangan Zeus, dan kemudian membuka kotak itu.
Maka kemudian keluarlah suara yang mengerikan dari dalam kotak itu. Berbagai jenis penderitaan, kejahatan, keserakahan, pembunuhan, penipuan, pencurian, kegilaan, kebohongan, iri, dengki, fitnah, wabah penyakit, dan kematian.
BACA JUGA: Anwar Ibrahim Minta Pandora Papers Dibahas di Parlemen Malaysia
Pandora menyadari ia telah mengeluarkan semua jenis teror, penderitaan, dan malapetaka ke dunia. Dan sekali dia membukanya, semuanya keluar dan menyebar memburu umat manusia, dan tidak bisa ditarik kembali ke dalam kotak.
Dari mitos itulah sekarang muncul istilah ‘’Kotak Pandora’’. Sekali dibuka maka berbagai hal buruk akan menyebar dan tidak akan bisa dikendalikan lagi.
BACA JUGA: Ada Wacana Presiden Menjabat Tiga Periode, Fadli Zon: Jangan Buka Kotak Pandora
Beberapa hari terakhir ini muncul Pandora jenis lain. Bukan Kotak Pandora, tetapi Pandora Papers. Ada kemiripan antara dua Pandora itu, yakni sekali dibuka maka isinya akan menyebar ke seluruh dunia dan tidak akan bisa dikendalikan atau ditarik lagi.
Kali ini Pandora Papers adalah hasil liputan investigasi para jurnalis yang tergabung dalam Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (International Consortium of Investigative Journslist—ICIJ) yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat.
Hasil liputan itu dirilis ke seluruh dunia berisi daftar ratusan tokoh dunia dan selebritas yang diduga melakukan pengemplangan pajak dengan menyimpan uang mereka di negara-negara bebas pajak.
Orang-orang tajir itu membuat perusahaan rekaan di negara bebas pajak untuk menghindari pajak dan menyembunyikan kekayaan mereka. Sebagian besar dari mereka diduga mendapatkan kekayaan itu dari cara tidak sah dan korup.
Ini bukan laporan yang main-main. Laporan ini mempunyai standar akurasi yang bisa diandalkan karena para jurnalis itu sudah meneliti dengan cermat 12 juta dokumen, jutaan lembar bukti transaksi, jutaan e-mail, dan ratusan ribu spreadsheet.
Seluruh dunia tersentak oleh hasil temuan ini. Beberapa pemimpin dunia seperti Vladimir Putin dari Rusia, Raja Abdullah dari Jordania, Tonny Blair, mantan perdana menteri Inggris, terungkap menyembunyikan kekayaan dan melakukan transaksi ilegal untuk menghindari kewajiban pajak.
Terungkap keterlibatan tersembunyi keluarga terkemuka Azerbaijan dalam pembelian properti di Inggris senilai lebih dari 400 juta poundsterling. Keluarga Presiden Kenya, Uhuru yang menyembunyikan kepemilikan atas jaringan perusahaan cangkang yang dimilikinya selama beberapa dekade.
Dari Indonesia beberapa nama muncul di laporan itu. Dua nama yang paling menonjol adalah Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto. Dua-duanya menjadi koordinator di kabinet Joko Widodo. Luhut menteri koordinator maritim dan investasi, sedangkan Airlangga adalah menteri koordinator ekonomi.
Para jurnalis investigatif jagoan ini terdiri dari dari 600 jurnalis yang tersebar di 117 negara. Mereka menelusuri dokumen dalam Pandora Papers yang berasal dari 14 sumber selama berbulan-bulan. Media Inggris BBC dan Harian The Guardian menjadi pemimpin investigasi gabungan ini.
Investigasi ini membongkar berbagai aset tersembunyi yang dimiliki oleh lebih dari 300 pejabat publik lainnya seperti menteri, hakim, wali kota dan jenderal militer di lebih dari 90 negara.
Di daerah surga pajak, para elite membentuk perusahaan atau jaringan bisnis lain untuk memberi properti atau menyembunyikan aset di negara lain. Praktik ini diterapkan untuk menghindari pajak.
Menurut laporan itu, Airlangga Hartarto dan Gautama Hartarto, adiknya, tercatat memiliki perusahaan cangkang di British Virgin Islands, yurisdiksi bebas pajak di kawasan Karibia. Airlangga dan Gautama ditengarai menjadi klien dari Trident Trust--perusahaan finansial yang berkantor di sejumlah negara suaka pajak.
Laporan itu menyebutkan, Airlangga mempunyai dua perusahaan bernama Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited. Adapun perusahaan Gautama satu, Ageless Limited.
Airlangga dan Gautama, disebut mendirikan perusahaan cangkang sebagai kendaraan investasi serta untuk mengurus dana perwalian dan asuransi. Laporan itu juga menyebutkan perlu dilakukan uji tuntas terhadap aktivitas perusahaan itu. Pihak Airlangga Hartarto mengatakan masih ingin melihat sumber dari informasi tersebut.
Adapun Luhut Pandjaitan dalam dokumen itu disebutkan telah ditunjuk menjadi Presiden Petrocapital dalam rapat 19 Maret 2007. Dalam dokumen setebal 17 halaman disebutkan perusahaan yang baru berganti nama itu ditugasi memproduksi sekaligus mengangkut produk minyak bumi.
Perusahaan itu juga melakukan ekspor impor. Namun, perusahaan itu hanya berumur tiga tahun, dewan direksi membubarkannya pada rapat pemegang saham luar biasa pada Juli 2010.
Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi mengatakan Petrocapital dibentuk di Republik Panama. Jodi membantah kabar bahwa Luhut berkongsi untuk mendapatlkan keuntungan dari operasional perusahaannya dengan perusahaan milik pemerintah Indonesia.
Sebelum terjadi ledakan Pandora Papers, nama Luhut sudah dikaitkan dengan dugaan keterlibatan dalam berbagai proyek tambang di Indonesia. Aktivis demokrasi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti mengungkapkan bahwa Luhut diduga terlibat dalam sejumlah perusahaan pertambangan.
Haris dan Fatia mengungkapkannya melalui kanal YouTube Haris Azhar dengan judul konten “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya’’. Disebutkan bahwa ditemukan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan militer di Papua. Dalam laporan disebutkan ada empat perusahaan di Intan Jaya, yaitu PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata’Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan).
Dua dari empat perusahaan itu yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ) adalah konsesi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer atau polisi, termasuk Luhut sang mantan Komandan Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD.
Luhut membantah pernyataan Haris dan menganggapnya sebagai fitnah. Luhut kemudian melaporkan Haris ke polisi.
Sebuah laporan yang ditulis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) bekerja sama dengan Green Peace dan Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) mengungkap hubungan Luhut dengan berbagai aktivitas perusahaan tambang di Kalimantan Timur.
Laporan setebal 50 halaman itu berjudul ‘’Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara’’, mengungkap keterlibatan PT Toba Sejahtera yang didirikan oleh Luhut dalam berbagai aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur.
Laporan ini menampilkan data-data yang lebih perinci dibanding konten yang diunggah Haris Azhar. Dalam laporan ini disebutkan hubungan bisnis dan politik Luhut dengan beberapa kepala daerah lokal, terutama Rita Widyasari, bupati Kutai Kartanegara, yang sekarang dihukum karena korupsi izin investasi pertambangan.
Laporan Coalruption mengungkap jaringan antara Rita Widyasari dengan Azis Syamsuddin dan Idrus Marham, dua petinggi Golkar, dalam berbagai proyek perizinan di Kalimantan Timur. Laporan itu menyebutkan juga hubungan penguasa politik lokal dengan Luhut dan Aburizal Bakrie yang menjadi raja batu bara di Kalimantan Timur. Azis Syamsuddin sekarang ditahan KPK, dan Idrus Marham sudah mendekam di bui selama lima tahun karena korupsi.
Temuan Pandora Papers menjadi indikator yang makin kuat akan adanya conflict interest para penguasa yang terlibat dalam bisnis.
Seperti kotak Pandora yang terbuka, Pandora Papers ini membongkar keserakahan, kecurangan, penipuan, dan kejahatan yang menjadi sumber penderitaan umat manusia. (*)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Adek
Reporter : Cak Abror