jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Jubir Menko Marves) Jodi Mahardi menjelaskan duduk perkara mengapa pemerintah tidak mencantumkan data kematian Covid-19.
"Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu," tegas Jodi pada awak media di Jakarta, Rabu (11/8).
BACA JUGA: Hujan Kritik Penghapusan Data Kematian Covid-19, Legislator: Jangan Akal-akalan
Menurut Jodi, pemerintah memiliki alasan mengapa tetiba data tersebut tidak dicantumkan.
"Karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian," beber Jodi.
BACA JUGA: Kematian Akibat COVID-19 Naik 300 Persen
Dia juga menjelaskan banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat.
"Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah," ungkapnya.
BACA JUGA: Bagi-bagi Sembako Jokowi Berujung Kerumunan, Fauzi: Mengonfirmasi Julukan King of Lip Service
Jodi menyebut hal serupa terjadi dengan kasus aktif banyak kasus sembuh yang belum terlaporkan.
"Terus diambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat," kata dia.
Saat ini, lanjut Jodi pemerintah sedang melakukan clean up data, bahkan menurunkan tim khusus.
"Nanti akan di-include indikator kematian ini jika data sudah rapih. Sementara ini masih kami gunakan lima indicator lain untuk assessment seperti BOR, kasus konfirmasi, perawatan di RS, tracing, testing, dan kondisi sosio ekonomi masyarakat," jelas Jodi Mahardi.
Sebelumnya, Pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 karena adanya masalah dalam input data yang disebabkan akumulasi dari kasus kematian di beberapa minggu sebelumnya.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/8).
Pernyataan itu menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.
Dia menyebut langkah tersebut tidak tepat, karena dapat mengaburkan gambaran jumlah dan persebaran efek fatalitas Covid-19.
Menurutnya, data kematian akibat Covid-19 itu justru merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan proses treatment dari konsep testing, tracing, treatment (3T).
"Apa ada indikator lain yang dapat mengukur fatality dari Covid-19 ini? Rasanya tidak ada. Karena itu Pemerintah sebaiknya mengevaluasi secara komprehensif dan teliti penyebab tidak akuratnya data angka kematian akibat Covid-19," beber dia.
Mulyanto menilai yang dibutuhkan adalah langkah koreksi dan perbaikan atas data angka kematian Covid-19, bukan malah menghapus indikator tersebut.
"Jangan seperti pepatah, buruk rupa cermin dibelah," tegas Mulyanto di Jakarta, Rabu (11/8). (mcr10/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia