jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi belum mengambil keputusan terkait polemik Perppu KPK (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, sikap Presiden Jokowi menimbulkan pertanyaan apakah Presiden takut terhadap elite politik atau rakyat.
BACA JUGA: Ultimatum Mahasiswa soal Perppu KPK Bisa jadi Kenyataan
"Beliau takut kepada elite politik atau rakyat? Mengeluarkan Perppu KPK adalah jalan pintas yang paling efektif dan efisien," kata Pangi di Jakarta, Senin (7/10).
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu mengatakan bahwa isu potensi pemakzulan terhadap Presiden jika Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK merupakan isu yang tidak pas. Dia menegaskan pemakzulan Presiden sudah diatur dalam UUD NRI Tahun1945.
BACA JUGA: 41 BEM Kompak Siapkan Gerakan Mahasiswa Menggugat, Nih Tuntutannya
"Kalau kemudian hanya karena perppu saya pikir masih jauh sekali untuk pemakzulan," kata dia.
Pangi menduga isu pemakzulan digulirkan untuk menakut-nakuti Presiden, atau sebagai cara menekan Presiden dan mengganggu suasana kebatinan Presiden.
BACA JUGA: Andre Gerindra Arahkan Demonstran Perppu KPK ke Jokowi
Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat pernah mengeluarkan Perppu tentang Pilkada yang mengembalikan pilkada secara langsung oleh rakyat.
Ia mengakui memang saat mengeluarkan Perppu Pilkada, Presiden SBY mendapat dukungan beberapa parpol.
Dikatakan Pangi, Jokowi dalam wacana mengeluarkan Perppu KPK saat ini dapat dibilang berhadapan dengan seluruh partai di parlemen yang dalam hal ini telah menyetujui revisi UU KPK.
Menurut Pangi, hal tersebut membuat Presiden melakukan kalkulasi secara politik dalam mengeluarkan Perppu KPK.
Namun, dia menegaskan bahwa rakyat akan mendukung Presiden Jokowi sepenuhnya dalam mengeluarkan Perppu KPK sehingga Presiden tidak perlu khawatir atas tekanan partai politik.
Pangi juga mengingatkan bahwa yang terjadi saat ini adalah citra Presiden menjadi negatif di mata publik lantaran dianggap tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.
"Pak Jokowi tidak perlu khawatir karena ada dukungan rakyat di belakang beliau jika mengeluarkan Perppu KPK," kata Pangi. (Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo